Kemhan: Hibah Kapal Induk Italia Perkuat Pertahanan Maritim Tanpa Bebani Pengadaan APBN

AKURAT.CO Kementerian Pertahanan (Kemhan), mengajukan permohonan persetujuan kepada Komisi I DPR RI untuk menerima hibah kapal induk ITS Giuseppe Garibaldi dari Pemerintah Italia.

Persetujuan DPR diperlukan sebagai syarat penerimaan hibah alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).

Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Dirjen Kuathan) Kemhan, Marsma TNI Haris Haryanto, mengatakan, seluruh tahapan administrasi dan kajian teknis telah diselesaikan sebelum pengajuan dilakukan. Pemerintah menargetkan kapal tersebut tiba di Indonesia pada 20 September 2026.

"Terkait kegiatan hari ini, sesuai Permenhan, untuk hibah peralatan pertahanan diperlukan izin dari DPR RI. Karena itu Kemhan telah membentuk tim pengkaji dan mengajukan permohonan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Haris dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senin (20/7/2026).

Haris menjelaskan, proses hibah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 tentang kerja sama pertahanan Indonesia-Italia serta Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2020 yang telah diubah melalui Permenhan Nomor 35 Tahun 2025 mengenai pengelolaan hibah di lingkungan Kemhan dan TNI.

Selain itu, hibah tersebut telah memperoleh persetujuan Parlemen Italia pada 8 Mei 2026 dan didukung kajian TNI Angkatan Laut melalui surat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor R/328/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026.

Menurut Haris, kebutuhan kapal induk didasarkan pada meningkatnya tantangan keamanan di wilayah maritim Indonesia, mulai dari penyelundupan, pelanggaran wilayah, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, hingga kejahatan lintas negara.

"Kapal ini dibutuhkan untuk memperkuat pertahanan maritim, menjaga wilayah yurisdiksi nasional, sekaligus mendukung operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana," ujarnya.

Ia mengungkapkan sejumlah tahapan implementasi telah berjalan, termasuk penandatanganan Letter of Intent, persetujuan hibah oleh Parlemen Italia, hingga pengiriman calon awak TNI AL ke Italia untuk menjalani pelatihan.

"Dari sisi operasional, sebagian calon kru sudah berada di Italia. Sementara itu, fasilitas pelabuhan di Teluk Ratai, Lampung, juga terus dipersiapkan dan progres pembangunannya telah mencapai sekitar 76 persen," katanya.

Haris menjelaskan, ITS Giuseppe Garibaldi memiliki panjang sekitar 180 meter, lebar 33 meter, draft 8,2 meter, kecepatan maksimum 30 knot, serta kecepatan jelajah 20 knot.

Kapal ini menggunakan empat turbin gas LM2500, mampu mengoperasikan helikopter dan pesawat short take-off and vertical landing (STOVL), serta memiliki kapasitas sekitar 550 personel.

Baca Juga: DPR Minta Kajian Matang Hibah Kapal Induk Italia, TB Hasanuddin: Jangan Sekadar Terima Gratis

"Kapal ini memiliki kemampuan menjalankan berbagai misi, mulai dari operasi tempur hingga operasi kemanusiaan," ujarnya.

Dari sisi anggaran, Haris menegaskan hibah kapal tidak membebani APBN untuk pengadaan karena kapal diberikan secara cuma-cuma.

Pemerintah hanya menyiapkan anggaran untuk proses refurbishment dan pengiriman kapal ke Indonesia.

"Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-600/MK.09/2025 tanggal 12 September 2025, anggaran untuk refurbishment maupun pengiriman kapal ke Indonesia sudah disiapkan. Sementara kapalnya merupakan hibah murni," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pertahanan Marsekal TNI (Purn.) Donny Ermawan Taufanto membacakan sambutan Menteri Pertahanan yang menegaskan bahwa penerimaan hibah telah melalui kajian komprehensif dengan prinsip kehati-hatian.

Menurutnya, setiap Alpalhankam yang diterima harus memiliki kesiapan operasional, dukungan pemeliharaan dan suku cadang, serta tidak menjadi beban bagi negara di masa mendatang.

Selain memperkuat kemampuan pertahanan, hibah tersebut juga diharapkan mendorong alih teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan penguatan industri pertahanan nasional.

"Pemerintah berharap dukungan DPR RI dan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan kekuatan pertahanan nasional berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan nasional," tegas Donny.