Dua Tahun Prabowo-Gibran: Modernisasi Alutsista Perlu Diiringi Penguatan Industri Pertahanan

AKURAT.CO Dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pertahanan nasional perlu terus diperkuat. Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) perlu diiringi dengan penguatan industri pertahanan dalam negeri, peningkatan profesionalisme, serta kesejahteraan prajurit TNI.

Salah satu capaian yang patut dicatat dalam sektor pertahanan ialah, penambahan sejumlah alutsista strategis yang diharapkan dapat memperkuat kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Penambahan alutsista strategis merupakan langkah penting untuk memperkuat kemampuan pertahanan kita. Namun, modernisasi pertahanan tidak boleh berhenti pada pengadaan peralatan militer semata. Kita harus memastikan bahwa seluruh alutsista tersebut mampu mendukung kesiapan operasional TNI secara optimal," kata Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, dalam keterangannya, Selasa (20/10/2026).

Baca Juga: Peneliti Ungkap Faktor Pendorong Kepuasan Publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran

Sebelumnya, pada 18 Mei 2026, pemerintah mengumumkan penerimaan enam pesawat tempur Rafale, satu pesawat angkut A400M, empat pesawat Falcon 8X, serta radar GCI GM403 beserta persenjataan terkait.

Sementara itu di matra laut, KRI Brawijaya-320 tiba di Indonesia pada September 2025, disusul KRI Prabu Siliwangi-321 pada Maret 2026. TNI Angkatan Laut juga menerima KRI Belati-622, kapal cepat rudal yang diproduksi industri dalam negeri, pada Oktober 2025.

Peningkatan kapasitas pertahanan nasional harus dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan perkembangan ancaman, kebutuhan operasional TNI, serta kemampuan anggaran negara. Pengadaan alutsista dapat benar-benar menjawab kebutuhan pertahanan Indonesia, baik di wilayah darat, laut, maupun udara.

Selain modernisasi alutsista, penguatan industri pertahanan nasional juga perlu diperlu diperhatian. Kementerian Pertahanan (Kemhan) perlu menjadikan pengembangan industri pertahanan domestik sebagai salah satu fokus utama kebijakan pertahanan ke depan.

Baca Juga: Dua Tahun Prabowo-Gibran, Komisi XIII DPR Soroti Realisasi Amnesti yang Masih Jauh dari Target

Karena itu, dia mendorong pemerintah untuk memperkuat kapasitas industri pertahanan dalam negeri melalui pengembangan riset dan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kerja sama dengan mitra luar negeri yang memberikan manfaat nyata bagi penguasaan teknologi nasional.

Di sisi lain, Oleh Soleh mengingatkan bahwa kekuatan pertahanan tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan persenjataan, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang mengawakinya.

"Profesionalisme prajurit TNI harus terus ditingkatkan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan disiplin, serta penegakan hukum yang konsisten," ujarnya.