Menko PMK Bantah Isu Kenaikan Uang Kuliah Akibat Efisiensi Anggaran: Kejauhan Mikirnya

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menanggapi isu potensi kenaikan uang kuliah akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Saat ditemui di Puskesmas Gambir, Jakarta, Kamis (13/2/2025), Pratikno membantah spekulasi tersebut dengan santai.

"Ha ha ha, jauh banget kamu mikirnya," ujarnya sambil tersenyum ketika ditanya soal kemungkinan kenaikan uang kuliah.

Menanggapi kekhawatiran mengenai pemangkasan anggaran beasiswa bagi mahasiswa dan dosen, Pratikno memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik meskipun ada efisiensi anggaran.

"Pokoknya, pelayanan masyarakat tetap aman. Kebijakannya sudah diatur agar tetap berjalan lancar," tegasnya.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp14,3 triliun dari total pagu Rp56,6 triliun untuk tahun 2025.

Baca Juga: Presiden Prabowo Ungkap Manfaat Program Makan Bergizi dan Cek Kesehatan Gratis

Salah satu program yang terdampak adalah Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), yang awalnya dialokasikan Rp6,018 triliun namun dipangkas hampir setengahnya menjadi Rp3 triliun.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa pengurangan anggaran BOPTN dapat berdampak pada biaya kuliah di perguruan tinggi.

Dalam rapat bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2/2025), Satryo menjelaskan bahwa BOPTN merupakan program strategis untuk mendukung operasional perguruan tinggi.

Dengan pemotongan yang signifikan, perguruan tinggi mungkin kesulitan menutupi biaya operasional.

"Jika BOPTN dipotong hingga separuhnya, maka perguruan tinggi kemungkinan besar harus menaikkan uang kuliah untuk menutupi kekurangan tersebut," ujar Satryo.

Baca Juga: Erdogan Tersentuh dengan Penyambutan Saat Tiba di Indonesia: Tidak Pernah Saya Alami Sebelumnya

Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan pengembalian anggaran BOPTN ke pagu awal demi menjaga stabilitas biaya pendidikan tinggi.

Meski demikian, Pratikno menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pelayanan masyarakat, termasuk sektor pendidikan.

Kebijakan efisiensi anggaran telah dirancang agar tidak membebani masyarakat, terutama mahasiswa dan keluarganya.

Isu ini menjadi perhatian publik, terutama bagi mahasiswa dan orang tua yang khawatir akan kenaikan biaya pendidikan.

Pemerintah diharapkan segera memberikan kejelasan lebih lanjut terkait alokasi anggaran pendidikan pada tahun mendatang.