Instruksi Megawati Tolak Retret di Magelang Bisa Rongrong Wibawa Pemerintah

AKURAT.CO Instruksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, kepada kepala daerah kader PDIP untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Magelang berpotensi merongriong wibawa Presiden Prabowo Subianto dan memunculkan dinamika politik baru.

Menurut pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilaij, ika instruksi ini diikuti tanpa adanya pelanggaran hukum, maka hal itu dapat mengganggu wibawa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto yang menjadi inisiator program tersebut.

"Selain menghamburkan anggaran, faktanya program tersebut tidak mengikat kepala daerah yang berada di bawah kendali Kemendagri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

Ia juga menilai langkah ini sebagai sinyal bahwa PDIP mulai berani menunjukkan perlawanan terhadap pemerintah.

Baca Juga: Ikuti Arahan Megawati, Masinton Pasaribu Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah

Bahkan, Dedi tidak menutup kemungkinan bahwa sikap serupa bisa terjadi di DPR, mengingat dominasi kader PDIP di parlemen.

"Jika ini terus berlanjut, Prabowo bisa kehilangan legitimasi dan dukungan PDIP. Risiko terbesarnya, stabilitas politik pemerintah bisa terganggu," tambahnya.

Dedi juga menyoroti meningkatnya gerakan massa belakangan ini sebagai tanda bahwa pemerintah sedang menghadapi krisis kepercayaan publik. Ia menilai PDIP memiliki potensi untuk menggerakkan massa dan mendorong perubahan kebijakan.

"Jika itu terjadi, posisi Prabowo bisa semakin tersudut," katanya.

Sebagai respons, Dedi menyarankan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.

Ia menekankan pentingnya mengurangi tekanan pada publik, mengevaluasi arah kebijakan, serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas janji politik.

"Pemerintah harus lebih fokus pada kebijakan yang benar-benar berdampak positif bagi masyarakat, bukan sekadar program populis," pungkasnya.

Baca Juga: Pengamat: Tata Kelola LPG 3 Kg Langkah Tepat untuk Subsidi yang Lebih Efektif