Sikap Megawati Cerminkan PDIP Tidak Menghargai Suara Wong Cilik

AKURAT.CO Sikap Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang melarang sejumlah kepala daerah mengikuti retret usai Sekjen PDIP ditahan oleh KPK menjadi contoh buruk yang menciderai demokrasi.

Selain juga tidak menghargai suara rakyat.

"Ini sikap antidemokrasi, otoriter dan tidak menghargai suara rakyat. Karena para pemimpin, baik gubernur, bupati dan wali kota dipilih langsung oleh rakyat dan akan bertanggung jawab pada rakyatnya. Maka jangan dipaksakan untuk membela tersangka korupsi," jelas Ketua Umum DPP Persaudaraan 98, Wahab Talaohu.

Baca Juga: Pasrah Ditahan KPK, Hasto Kristiyanto: Saya Terima Konsekuensi Apa Pun

Menurutnya, Megawati harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Serta memberi hak kepada Hasto Kristiyanto untuk membela diri di hadapan pengadilan.

"Hormatilah proses hukum. Saudara Hasto tetap punya hak membela diri di pengadilan. Sehingga mencegah kepala daerah untuk mengikuti retret dengan alasan apapun juga tidak dibenarkan. Karena mandat tertinggi itu ada pada rakyat dan para kepala daerah sedang menjalankan mandat rakyat," kata Wahab.

Baca Juga: Tak Ada Pengganti Hasto Kristiyanto, Tugas Sekjen Diambil Alih Megawati

Retret kepala daerah di Akmil Magelang yang berlangsung 21-28 Februari 2055 menjadi ajang penyatuan visi misi dan penguatan sinergi serta kolaborasi dalam memajukan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

"Maka bila ada pihak yang dengan sengaja menghalang-halangi retret itu, artinya telah menafikan rakyat sebagai pemilik mandat. Maka sudah sangat jelas kampanye membela wong cilik hanya kamuflase jargon semata yang mengelabui kesadaran publik," tutup Wahab, dalam keterangannya kepada redaksi, Sabtu (22/2/2025).

Baca Juga: Hasto Kristiyanto Ditahan KPK, PDIP: Operasi Politik Mengacak-acak Partai