Israel Tak Patuh PBB, TB Hasanuddin Minta Keanggotaan Indonesia di BOP Dikaji Ulang

AKURAT.CO Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, menyoroti ketidakpatuhan Israel terhadap resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai faktor risiko dalam kerja sama internasional.

Ia menilai, kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan serius bagi Indonesia untuk mengkaji ulang keanggotaan dalam Board of Peace (BOP), karena berpotensi menimbulkan kerugian strategis.

Pernyataan itu disampaikan Hasanuddin saat menanggapi serangan Israel ke Lebanon yang menewaskan tiga prajurit TNI dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).

Menurutnya, keputusan untuk tetap bergabung atau keluar dari BOP harus didasarkan pada kajian matang dengan mempertimbangkan manfaat dan risiko yang dihadapi Indonesia.

“Kita tahu bahwa Israel tidak taat terhadap resolusi PBB, padahal berada dalam kerangka PBB itu sendiri. Ini tentu menjadi pertimbangan penting,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia mempertanyakan efektivitas kerja sama internasional apabila pihak-pihak yang terlibat tidak menunjukkan kepatuhan terhadap aturan yang telah disepakati.

Hasanuddin juga menyinggung potensi dinamika dalam BOP, termasuk jika forum tersebut berada di bawah kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Baca Juga: Kasus Amsal Sitepu, Komisi III DPR Singgung Pentingnya Perlindungan Pekerja Kreatif

“Saya bayangkan kalau dalam situasi seperti itu, efektivitas kerja sama bisa dipertanyakan. Jangan sampai keikutsertaan kita justru tidak memberikan manfaat,” katanya.

Ia menilai, jika tidak memberikan nilai strategis, keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut berpotensi menjadi tidak efektif.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk melakukan kajian menyeluruh sebelum mengambil keputusan strategis.

“Perlu dipertimbangkan secara matang, apa manfaatnya bagi Indonesia dan risiko apa yang mungkin timbul ke depan,” tegasnya.

Hasanuddin juga mengingatkan potensi beban yang harus ditanggung Indonesia, termasuk kemungkinan pengiriman personel dalam jumlah besar.

“Jangan sampai kita justru terbebani, apalagi jika harus mengirim pasukan dalam jumlah besar,” ujarnya.

Meski demikian, ia tidak secara tegas meminta Indonesia keluar dari BOP, melainkan menekankan pentingnya analisis komprehensif sebelum menentukan langkah terkait kerja sama internasional di bidang pertahanan.