Demokrasi Indonesia Stabil dan Tangguh di Era Prabowo

AKURAT.CO Memasuki tahun kedua kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanskap politik Indonesia dinilai berada dalam kondisi stabil namun tetap dinamis.

Berbagai kebijakan pemerintah disebut mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan praktik demokrasi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai demokrasi Indonesia justru menunjukkan daya tahan yang kuat di bawah kepemimpinan Prabowo.

“Demokrasi Indonesia yang kerap dianggap rapuh justru menunjukkan resiliensi luar biasa di bawah kepemimpinan yang tegas,” ujar Iwan dalam keterangannya, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan, salah satu indikator penting dari ketahanan demokrasi adalah peran masyarakat sipil dan media massa sebagai pengawas (watchdog).

Menurutnya, kekhawatiran akan kembalinya kontrol ketat terhadap informasi tidak terbukti secara sistemik.

Data Dewan Pers menunjukkan Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 berada di angka 69,44 atau dalam kategori “cukup bebas”, naik tipis dari 69,36 pada 2024.

“Tidak ada kebijakan sensor media yang terkoordinasi oleh negara, dan kanal kritik di media sosial tetap aktif,” kata Iwan.

Baca Juga: Gubernur Herman Deru Hadiri Halal Bihalal TP PKK Sumsel, Perkuat Silaturahmi dan Nilai Keimanan

Temuan ini juga diperkuat hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang mencatat 73,9 persen masyarakat menilai Indonesia sebagai negara demokratis, menunjukkan legitimasi sistem tetap kuat di mata publik.

Selain itu, Iwan menilai penegakan hukum di era Prabowo turut memperkuat fondasi demokrasi.

Sejumlah kasus korupsi besar berhasil diungkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung, termasuk upaya penertiban di lingkungan BUMN.

Di sisi lain, pemerintah dinilai tetap membuka ruang dialog publik. Pendekatan “tanding narasi” di ruang digital disebut menjadi strategi untuk merespons kritik dengan data dan penjelasan kebijakan.

“Dinamika unjuk rasa dan penyampaian pendapat tetap berjalan sesuai hukum. Aparat juga cenderung lebih persuasif dan humanis dalam mengawal aksi,” ujarnya.

Menurut Iwan, kondisi ini menunjukkan kedewasaan demokrasi Indonesia, di mana perbedaan pendapat dikelola dalam kerangka stabilitas nasional.

“Kebebasan sipil tidak lagi dianggap ancaman, melainkan menjadi mekanisme koreksi agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkasnya.