Waketum Gerindra: Kritik Dino Patti Djalal Tidak Konstruktif

AKURAT.CO Partai Gerindra menilai kritik yang disampaikan mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak konstruktif dan kurang didasarkan informasi yang akurat.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, mengatakan, pemerintah terbuka terhadap kritik sebagai bagian dari kehidupan demokrasi.

Namun, menurutnya, kritik yang disampaikan seharusnya bertujuan memberikan masukan yang membangun dan didasarkan pada fakta yang tepat.

"Di era demokrasi dan keterbukaan tentu kita senantiasa membuka diri terhadap kritik, termasuk dari mantan pejabat tinggi seperti Dino Patti Djalal," kata Habiburokhman, Selasa (2/6/2026).

Meski demikian, ia menilai sejumlah kritik yang disampaikan Dino cenderung tidak produktif. Habiburokhman bahkan menyebut terdapat kesan bahwa kritik tersebut lebih menyerupai serangan politik terhadap pemerintahan Prabowo.

Baca Juga: Seskab Teddy Jawab Kritik Dino Patti Djalal, Kelebihan Biaya LN Ditanggung Prabowo hingga Rombongan Dipangkas

"Namun demikian, sebagai sesama anak bangsa saya harus mengkritik balik Dino. Kritik beliau tidak produktif karena tidak berbasis info yang akurat, bahkan ada tendensi kritik beliau sebagai serangan politik yang membabi buta dan sekadar mengolok-olok pemerintahan Pak Prabowo," jelasnya.

Habiburokhman juga menanggapi saran Dino agar Presiden Prabowo lebih banyak mengundang pemimpin negara lain ke Indonesia. Menurutnya, pandangan tersebut tidak sepenuhnya tepat jika melihat dinamika geopolitik global saat ini.

Ia berpendapat seorang kepala negara harus aktif membangun komunikasi diplomatik, baik dengan menerima kunjungan pemimpin negara lain maupun melakukan kunjungan ke luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan nasional.

"Menurut kami justru Presiden Prabowo harus sangat proaktif baik menerima kunjungan maupun juga mengunjungi pemimpin negara lain," katanya.

Habiburokhman menilai kurang tepat apabila Dino yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri memberikan kritik terhadap kinerja politik luar negeri pemerintahan yang sedang berjalan.

Baca Juga: Dino Patti Djalal Minta Prabowo Kurangi Kunjungan Luar Negeri: Jangan Anggap Remeh Jeritan Rakyat

Menurutnya, di sejumlah negara maju terdapat tradisi politik di mana mantan pejabat cenderung menahan diri untuk mengkritik secara terbuka para penerusnya sebagai bentuk penghormatan terhadap pejabat yang sedang menjalankan tugas negara.

"Di negara-negara maju, mantan pejabat membatasi diri untuk mengkritik kinerja para penerus atau penggantinya. Hal tersebut didasarkan pada sikap menghormati orang yang sedang bekerja," ujar Habiburokhman.

Ketua Komisi III DPR tersebut menambahkan, kritik dari mantan pejabat kepada penerusnya juga berpotensi menjadi bumerang apabila publik kemudian membandingkan kinerja pemerintahan saat ini dengan periode sebelumnya.

Karena itu, Habiburokhman berharap kritik yang disampaikan kepada pemerintah tetap mengedepankan data, objektivitas, dan semangat untuk memperkuat posisi Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.

Dino Patti Djalal sebelumnya mengusulkan agar Presiden Prabowo memanfaatkan teknologi komunikasi untuk menjalin hubungan dengan para pemimpin dunia.

Baca Juga: Usai Berdialog dengan Presiden, Dino Patti Djalal: Board of Peace Opsi Paling Realistis Hentikan Konflik Gaza

Dalam unggahan video di media sosial, ia menilai intensitas perjalanan luar negeri Prabowo sejak menjabat sebagai presiden tergolong tinggi dan telah menjadi perhatian publik.

"Dalam perhitungan kami, dari seluruh pemimpin dunia, Presiden Prabowo telah menjadi kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan luar negeri. Semenjak menjabat menjadi Presiden, satu dari enam hari dihabiskan beliau di luar negeri," jelas Dino, dikutip Minggu (31/5/2026).

Menurut Dino, tingginya frekuensi lawatan internasional tersebut memunculkan anggapan di masyarakat bahwa aktivitas perjalanan Presiden sudah berada di luar kebiasaan yang lazim dilakukan kepala negara.

"Tidak heran kalau ada yang beranggapan bahwa ini tidak lazim dan di luar batas kewajaran," ujarnya.

Dino juga menyoroti besarnya anggaran yang harus dikeluarkan negara untuk setiap kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Biaya tersebut mencakup berbagai kebutuhan, mulai dari tim pendahulu, transportasi udara, akomodasi, logistik, pengamanan, hingga kebutuhan delegasi.

Baca Juga: Dino Patti Djalal: Serangan AS ke Venezuela Tanda Dunia Masuk Era Hukum Rimba

"Satu perjalanan ke luar negeri bisa keluar puluhan, bahkan ratusan miliar," katanya.

Sebagai solusi, Dino menawarkan sejumlah langkah untuk meningkatkan efisiensi diplomasi Indonesia. Salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan video conference atau sambungan telepon dalam menjaga komunikasi dengan para pemimpin negara sahabat.