CORE: WFH Bisa Tekan Konsumsi Energi, Tapi Jangan Jadi Satu-Satunya Strategi

AKURAT.CO Ekonom menilai kebijakan Work From Home (WFH) dapat menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menekan konsumsi energi nasional ditengah kondisi geopolitik yang masih memanas.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal menilai, pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menerapkan WFH. Namun, kebijakan tersebut dinilai tidak cukup jika dijalankan sebagai satu-satunya strategi.

Hal tersebut dilakukan, agar upaya penghematan energi tetap efektif tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap aktivitas ekonomi.

Baca Juga: Pemprov Jakarta Siapkan Skema WFH Hemat BBM, Pramono Anung: Bukan Hari Rabu

“Saya rasa memang pemerintah perlu melakukan kebijakan (Work From Home) WFH untuk mengurangi konsumsi energi. Namun, bukan satu-satunya kebijakan. Kita perlu bauran kebijakan yang beragam, tidak hanya mengandalkan pada satu strategi,” kata Faisal kepada Akurat.co, Selasa (31/3/2026).

Faisal menjelaskan, meskipun WFH berpotensi menekan konsumsi bahan bakar dan penggunaan energi akibat berkurangnya mobilitas, kebijakan tersebut juga memiliki konsekuensi ekonomi, terutama bagi pelaku usaha sektor informal dan UMKM.

Menurutnya, penurunan mobilitas pekerja formal akibat WFH dapat berdampak langsung pada aktivitas ekonomi harian, termasuk pelaku usaha kecil yang bergantung pada keramaian kawasan perkantoran, sekolah, rumah sakit, maupun pusat perdagangan.

“WFH itu juga punya dampak terhadap ekonomi, termasuk kepada pelaku usaha di sektor informal, UMKM. Dan artinya ada trade-off dampak penurunan konsumsi energi dengan aktivitas ekonomi,” ujarnya.

Faisal memperkirakan potensi penghematan energi dari kebijakan WFH secara nasional juga relatif terbatas.

Sebab, kebijakan WFH terutama memengaruhi pekerja sektor formal tertentu seperti pemerintahan dan sebagian sektor jasa.

Sementara sektor manufaktur, industri, ritel, perdagangan, hingga pendidikan tetap membutuhkan mobilitas fisik sehingga tidak sepenuhnya terdampak oleh kebijakan tersebut.

Baca Juga: Daftar Tanggal Merah April 2026, Ada Long Weekend dan Wacana WFH

“Sehingga tingkat penghematannya juga tidak penuh, begitu maksudnya untuk di sektor formal sendiri, dan sektor informal lebih lagi, jadi sebagian besar sektor informal tidak terpengaruh oleh WFH,” ucap Faisal.

Dorong Bauran Kebijakan

Karena itu, Faisal mendorong pemerintah untuk menerapkan strategi yang lebih terdiversifikasi. Salah satunya melalui pembatasan penggunaan BBM bersubsidi, khususnya untuk kendaraan roda empat.

“Yang sebetulnya masih bisa dibatasi lagi untuk kendaraan roda empat, ya, sudah dimulai di 2025, tapi untuk saat sekarang sebagian kendaraan roda empat masih pakai BBM bersubsidi,” tuturnya

Selain itu, Faisal juga menekankan pentingnya percepatan penggunaan transportasi publik dengan memastikan kecukupan jumlah armada dan peningkatan kualitas layanan.

Dalam jangka menengah, Faisal menilai percepatan transisi energi menuju energi baru terbarukan menjadi langkah yang lebih strategis untuk menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil, terutama BBM.

“Transisi energi yang lebih cepat ke energi yang selama ini, yang renewable energy yang kita punya, dan mengurangi energi fossil fuel yang kita banyak impor, ya, terutama BBM,” pungkas Faisal.