Mentan: WFH ASN Tak Berdampak pada Produksi Pangan Nasional

AKURAT.CO Kebijakan work from home (WFH) ASN Kementerian Pertanian setiap Jumat dipastikan tidak berdampak pada produktivitas sektor pertanian nasional.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa sistem kerja fleksibel justru diperkuat dengan digitalisasi pengawasan pertanian, sehingga aktivitas produksi tetap berjalan optimal.

Di tengah ancaman El Nino 2026, pemerintah juga mengandalkan koordinasi berbasis teknologi serta dukungan stok pangan nasional yang mencapai jutaan ton.

Kombinasi antara transformasi digital, kesiapan logistik, dan peran aktif petani menjadi faktor kunci menjaga ketahanan pangan Indonesia tetap stabil.

Baca Juga: Jawab Kritik JK Soal WFH ASN dan Swasta Tak Efektif, Stafsus Wapres: Tak Menurunkan Produktivitas dan Layanan Publik

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman memastikan, bahwa kebijakan WFH bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertanian tidak akan mengganggu produktivitas sektor pertanian.

“Nggak masalah. Hubungannya WFH ASN dengan produktivitas pertanian nggak masalah,” ujar Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, aktivitas utama sektor pertanian tetap berlangsung di lapangan oleh para petani, sehingga kebijakan kerja fleksibel bagi ASN tidak memiliki dampak langsung terhadap produksi pangan nasional.

Amran menjelaskan, kinerja ASN tetap optimal karena pengawasan dan koordinasi kini dilakukan secara digital.

“ASN Pertanian tidak berdampak karena kita kontrol dari mana saja. Kami kan kontrol seluruh Indonesia melalui WA, melalui telepon,” katanya.

Dirinya menambahkan, pejabat hingga tingkat direktur jenderal tetap dapat memantau aktivitas pertanian di berbagai daerah, termasuk kelompok tani dan penyuluh lapangan, tanpa harus hadir secara fisik di kantor.

Baca Juga: Keberhasilan WFH ASN Bergantung pada Kedisiplinan Instansi Jaga Kualitas Pelayanan

“Direktur jenderal atau direktur bisa kerja WFH, nggak masalah karena dia kontrol semua kelompok tani, petani, dan penyuluh dari mana pun,” tegasnya.

Amran menekankan bahwa sektor pertanian tidak bergantung pada kehadiran ASN di kantor, melainkan pada aktivitas petani di lapangan.

“Kalau petani tetap bergerak karena dia petani, kan bukan ASN,” ujarnya.

Dengan demikian, kebijakan WFH dinilai tidak memiliki korelasi langsung terhadap produktivitas hasil pertanian nasional.

Di tengah potensi fenomena El Nino dan dinamika geopolitik global, pemerintah memastikan berbagai langkah strategis telah disiapkan. Fokus utama diarahkan pada menjaga stabilitas produksi dan distribusi pangan.

Amran menyebutkan bahwa kondisi stok pangan nasional, khususnya beras, dalam keadaan aman.

“Udah aman, kita sudah siapkan,” katanya.

Pemerintah mencatat stok beras nasional mencapai sekitar 4,5 juta ton, yang dinilai cukup untuk menjaga kebutuhan masyarakat dalam beberapa waktu ke depan.

Sebelumnya, pemerintah resmi menerapkan kebijakan WFH bagi ASN di instansi pusat dan daerah setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan dievaluasi setelah dua bulan pelaksanaan.

“Penerapan work from home bagi ASN dilakukan satu hari kerja dalam seminggu, yaitu setiap hari Jumat yang diatur melalui surat edaran MenpanRB dan Mendagri,” ujar Airlangga.