Akurat
Pemprov Sumsel

Hadapi Ancaman El Nino, DKI dan Sumbar Perkuat Kerja Sama Pangan

Esha Tri Wahyuni | 15 April 2026, 09:10 WIB
Hadapi Ancaman El Nino, DKI dan Sumbar Perkuat Kerja Sama Pangan
ilustrasi beras

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka opsi kerja sama strategis di sektor ketahanan pangan, mencakup pertanian dan peternakan, sebagai langkah mitigasi risiko gangguan pasokan akibat perubahan iklim.

Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mengatakan penjajakan kerja sama tersebut membuka peluang distribusi langsung komoditas pangan dari produsen ke pasar utama ibu kota.

“Ada beberapa opsi, bisa BUMD atau bisa langsung lewat petani-petani di Sumbar,” kata Vasko usai pertemuan dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno di Padang, Selasa (14/4/2026).

Baca Juga: Krisis Global dan El Nino Uji Ketahanan Pangan, Pemerintah Harus Ambil Langkah Antisipasi

Dalam skema awal, Pemprov Sumbar akan memfasilitasi petani untuk menyuplai beras ke Food Station Tjipinang Jaya, BUMD pangan DKI Jakarta. Selain beras, Sumbar juga menawarkan komoditas strategis lain seperti bawang merah, kopi, kakao, serta hasil peternakan. “Kita juga punya cokelat, kopi hingga peternakan yang bisa diserap,” ujar Vasko.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan produksi beras Sumatera Barat mencapai lebih dari 1,3 juta ton gabah kering giling (GKG) per tahun dalam beberapa tahun terakhir, dengan tingkat konsumsi lokal yang relatif stabil. Kondisi ini membuat Sumbar memiliki surplus yang berpotensi disalurkan ke daerah defisit seperti DKI Jakarta.

Sementara itu, Jakarta sebagai pusat konsumsi nasional memiliki keterbatasan lahan pertanian. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kontribusi produksi pangan DKI terhadap kebutuhan sendiri berada di bawah 5%, sehingga sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menegaskan kerja sama ini menjadi penting di tengah potensi gangguan iklim global. “Para ahli meteorologi dunia memperkirakan potensi Indonesia terdampak fenomena El Nino yang bisa mempengaruhi sektor pertanian nasional,” kata Rano.

Fenomena El Nino sebelumnya, seperti pada 2015 dan 2019, terbukti menekan produksi pangan nasional. Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat El Nino kuat dapat menurunkan curah hujan hingga 40% di sejumlah wilayah sentra produksi, yang berdampak langsung pada penurunan produktivitas padi dan hortikultura.

Dalam konteks historis, ketergantungan Jakarta terhadap pasokan luar daerah telah menjadi isu struktural. Selama ini, distribusi beras ke ibu kota banyak bergantung pada wilayah seperti Cianjur dan Karawang. Diversifikasi sumber pasokan dinilai penting untuk mengurangi risiko gangguan distribusi dan fluktuasi harga.

Baca Juga: Hadapi El Nino Godzilla, Ini Strategi Mentan Jaga Ketahanan Pangan RI

Kolaborasi ini juga mencerminkan model baru integrasi antar-daerah, di mana kekuatan fiskal DKI Jakarta dikombinasikan dengan kapasitas produksi daerah seperti Sumbar. “DKI punya kekuatan anggaran, sementara Sumbar punya lahan dan produksi. Ini bisa saling melengkapi,” kata Vasko.

Dari sisi dampak, kerja sama ini berpotensi menekan volatilitas harga pangan di Jakarta, yang selama ini menjadi salah satu kontributor utama inflasi. Bank Indonesia mencatat kelompok makanan bergejolak (volatile food) menyumbang signifikan terhadap inflasi daerah, terutama pada komoditas beras dan bawang merah.

Selain itu, bagi Sumbar, kerja sama ini membuka akses pasar yang lebih stabil dan berkelanjutan bagi petani lokal. Skema distribusi langsung ke BUMD juga berpotensi memangkas rantai pasok, sehingga meningkatkan margin petani dan efisiensi logistik.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.