Lonjakan Biaya Plastik Dorong Kenaikan Harga Minyak Goreng

AKURAT.CO Kenaikan biaya kemasan plastik menjadi salah satu faktor utama yang mendorong naiknya harga minyak goreng di pasar domestik.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengatakan, lonjakan harga minyak goreng sulit dihindari karena meningkatnya biaya kemasan plastik dari sektor hulu.

Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakstabilan geopolitik global serta gangguan pada rantai distribusi.

“Hal ini juga memicu penggunaan kemasan yang lebih efisien karena naiknya biaya plastik,” ujar Esther di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Ia menilai, kenaikan harga kemasan plastik berpotensi mendorong pelaku industri mencari alternatif kemasan yang lebih efisien sebagai solusi jangka panjang.

Lebih lanjut, Esther mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah yang tepat, mengingat kenaikan harga minyak goreng dapat memicu inflasi, meningkatkan beban biaya hidup rumah tangga, serta menekan pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner.

Secara makro, kondisi ini berisiko menurunkan tingkat konsumsi masyarakat dan menahan laju pertumbuhan ekonomi nasional.

“Beban pengeluaran harian masyarakat berpotensi meningkat karena minyak goreng merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa ditunda,” tegasnya.

Baca Juga: Ditutup Spektakuler, ASG Expo 2026 Tegaskan Komitmen Agung Sedayu Bangun Properti Masa Depan

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, menilai pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap rantai pasok minyak goreng.

Menurutnya, selain faktor biaya kemasan, permasalahan distribusi juga menjadi penyebab kenaikan harga.

“Pemerintah perlu mengawasi lebih ketat rantai pasok minyak goreng. Jalur distribusi ini tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah, melainkan dikuasai pelaku swasta dari hulu hingga hilir,” jelas Faisal.

Di tengah tekanan harga tersebut, Faisal mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi, meskipun harga minyak global meningkat akibat konflik geopolitik.

Kebijakan ini dinilai mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi pangan.

“Paling tidak kebijakan ini mempertahankan pendapatan masyarakat agar tidak tergerus lebih dalam saat harga pangan meningkat,” ujarnya.

Namun demikian, ia mengakui pemerintah menghadapi tantangan besar, terutama akibat terganggunya jalur perdagangan strategis seperti Selat Hormuz yang berdampak pada pasokan bahan baku dan harga komoditas global.

“Dalam kondisi seperti ini, saya termasuk yang mendukung kebijakan tidak menaikkan harga BBM subsidi demi menjaga daya beli masyarakat,” pungkasnya.