75 Persen Kebutuhan Susu Nasional Masih Dipenuhi dari Impor, Wamenko Pangan Kebut Roadmap Persusuan

AKURAT.CO Pemerintah mempercepat penyusunan roadmap kemandirian susu nasional setelah produksi susu dalam negeri masih jauh dari kebutuhan nasional.
Saat ini Indonesia hanya mampu memproduksi sekitar 1 juta ton susu per tahun, sementara kebutuhan masyarakat telah mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, kondisi tersebut membuat Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi sekitar 75% kebutuhan susu nasional.
Karena itu, pemerintah mendorong percepatan penyusunan roadmap persusuan nasional yang terintegrasi dari sektor hulu hingga hilir.
"Langkah kita semua, kegotongroyongan kita semua, untuk segera menyelesaikan roadmap dari produksi susu mulai dari hulu dan hilir, segera wajib kita lakukan," kata Hanif saat menghadiri Peringatan Hari Susu Nusantara 2026 di Jakarta, Minggu (14/6/2026).
Menurut Hanif, percepatan roadmap menjadi penting karena kebutuhan susu masyarakat terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kesadaran konsumsi gizi. Namun, kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbangi kebutuhan tersebut.
"Indonesia baru bisa memproduksi sekitar 1 juta ton susu per tahun, sementara kebutuhan mencapai sekitar 4 juta ton. Hampir 80 persen lebih diperoleh dari impor," ujarnya.
Data Kementerian Pertanian menunjukkan Indonesia selama bertahun-tahun masih menjadi negara pengimpor bahan baku susu terbesar di kawasan Asia Tenggara. Sebagian besar pasokan berasal dari negara produsen utama seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Pemerintah menilai kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan ketahanan pangan, tetapi juga berhubungan dengan agenda peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional.
Konsumsi protein hewani, termasuk susu, menjadi salah satu komponen penting dalam mendukung tumbuh kembang generasi muda di tengah periode bonus demografi yang sedang berlangsung.
Hanif menegaskan penguatan sektor persusuan nasional harus dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga riset hingga masyarakat.
Salah satu fokus utama adalah pengembangan riset untuk menghasilkan sapi perah yang lebih adaptif terhadap iklim tropis Indonesia sehingga produktivitas dapat meningkat.
"Kita membutuhkan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan agar sistem peternakan susu nasional menjadi lebih efisien dan berkelanjutan," kata Hanif.
Selain meningkatkan produksi susu segar, pemerintah juga mendorong hilirisasi industri persusuan guna memperbesar nilai tambah di dalam negeri. Integrasi antara sektor peternakan, pengolahan, distribusi, dan pemasaran dinilai menjadi kunci untuk memperkuat daya saing industri susu nasional.
Hanif berharap momentum Hari Susu Nusantara tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi menjadi titik awal percepatan pembangunan ekosistem persusuan nasional untuk mendukung ketahanan pangan, perbaikan gizi masyarakat, dan pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
"Kita sedang menikmati bonus demografi. Karena itu penguatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda yang sangat strategis bagi masa depan bangsa," ujar Hanif.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026










