YLKI Desak Prabowo Turun Tangan Atasi Pemadaman Listrik Bergilir

AKURAT.CO Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak Presiden Prabowo Subianto turun tangan dalam mengatasi persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Sekretaris Eksekutif YLKI, Rio Priambodo mengatakan listrik merupakan kebutuhan mendasar yang menopang berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pelayanan publik hingga aktivitas ekonomi.

“Ketika listrik padam, yang terganggu bukan hanya aliran energi, tetapi juga kualitas hidup dan kepastian hak konsumen,” kata Rio dalam keterangan resminya dikutip, Senin (22/6/2026).

Baca Juga: Pemadaman Listrik Berulang, YLKI Minta PLN Diaudit dan Beri Kompensasi ke Konsumen

YLKI memahami bahwa gangguan teknis dapat terjadi dalam sistem kelistrikan. Namun, pemadaman yang berulang dinilai menunjukkan adanya persoalan yang perlu dievaluasi secara menyeluruh, baik dari sisi keandalan pembangkit, jaringan distribusi, manajemen risiko maupun tata kelola pelayanan.

Rio menjelaskan, konsumen tidak boleh terus-menerus menjadi pihak yang menanggung kerugian akibat lemahnya sistem kelistrikan.

“PLN sebagai penyedia layanan listrik memiliki kewajiban memastikan pelayanan yang andal sesuai standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan pemerintah,” ujarnya.

YLKI kata Rio juga mempertanyakan tanggung jawab PLN terhadap pelanggan yang terdampak pemadaman.

Apabila durasi dan frekuensi gangguan telah memenuhi ketentuan Tingkat Mutu Pelayanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2025, maka kompensasi kepada pelanggan harus diberikan secara transparan dan otomatis.

“Maka hak konsumen atas kompensasi harus diberikan secara transparan dan otomatis, bukan menunggu masyarakat mengajukan keluhan,” tutur Rio.

Lebih lanjut, YLKI menilai persoalan listrik tidak bisa dipandang semata-mata sebagai urusan korporasi karena menyangkut kepentingan publik dan hajat hidup masyarakat luas.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo dinilai perlu memastikan ketahanan energi menjadi agenda strategis nasional.

Baca Juga: YLKI Dukung Penyesuaian Harga Pertamax, Minta Kualitas Layanan SPBU Ditingkatkan

“Presiden Prabowo perlu turun tangan memastikan ketahanan energi menjadi agenda strategis nasional. Negara tidak boleh hanya hadir ketika krisis terjadi, tetapi harus hadir melalui kebijakan yang mampu mencegah terjadinya krisis,” ucapnya.

YLKI mengingatkan, apabila pemadaman listrik terus berulang tanpa adanya perbaikan sistemik, peningkatan kualitas pelayanan, serta pemenuhan hak-hak konsumen, organisasi tersebut siap menempuh langkah hukum untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat pengguna listrik.

“Energi adalah urat nadi kehidupan. Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menghasilkan listrik, tetapi negara yang mampu menjamin rakyatnya mendapatkan energi yang andal, adil, dan berkelanjutan,” pungkas Rio.

Dukung Program PLTS 100 Gw

Dalam kesempatan tersebut, YLKI juga menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk memperkuat pemanfaatan energi baru terbarukan, termasuk rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas hingga 100 gigawatt (GW).

Menurut Rio, diversifikasi sumber energi penting untuk memperkuat ketahanan sistem kelistrikan nasional sekaligus memberikan alternatif sumber energi yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.

“Energi terbarukan bukan hanya isu lingkungan, tetapi juga bagian dari perlindungan konsumen,” imbuhnya.