Strategi Pemerintah Atasi Tantangan Aplikasi Global

Merespon hal tersebut, pemerintah Indonesia harus bersinergi dengan berbagai pihak untuk mencegah masuknya platform seperti TEMU yang bisa mengganggu keseimbangan pasar dan mematikan pelaku usaha kecil di dalam negeri.

 

"Oleh karena itu pentingnya koordinasi antara pemerintah, terutama KemenkumHAM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta stakeholders lainnya sangat diperlukan dalam menghadapi isu ini," ucapnya pada saat konferensi pers bersama media di Jakarta, Kamis (3/10/2024).

 

 

Kementerian Koperasi dan UKM telah berupaya keras untuk membentengi UMKM dari persaingan tidak sehat dengan platform asing yang menawarkan harga produk jauh di bawah pasar lokal. 

 

"Namun, upaya tersebut harus didukung oleh kebijakan yang komprehensif dan sinergi antar-kementerian. Ditambah dengan Regulasi mengenai perlindungan merek dan kekayaan intelektual di Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi digital, harus terus diperkuat. DJKI, sebagai lembaga yang berperan dalam mengatur hak kekayaan intelektual, memiliki tanggung jawab penting dalam menyeleksi pendaftaran merek dari platform asing seperti TEMU," paparnya. 

 

Fakta bahwa aplikasi ini tidak berhasil mendaftarkan mereknya di Indonesia karena adanya perusahaan lokal dengan nama serupa merupakan salah satu bentuk keberhasilan dari perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia. 

 

"Meski belum berhasil masuk, pemerintah juga tidak boleh lengah. Mau tidak mau harus tetap memperketat pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi serupa yang mencoba memasuki pasar Indonesia dengan taktik berbeda," ungkapnya. 

 

Selain itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus berperan aktif dalam memonitor dan mengawasi masuknya platform digital dari luar negeri. Kemudahan akses terhadap platform digital yang tidak diawasi dengan ketat bisa menimbulkan ancaman terhadap ekonomi lokal. 

 

Oleh karena itu, kebijakan yang melibatkan kontrol terhadap aplikasi yang menawarkan barang atau jasa lintas negara harus disusun secara matang, untuk melindungi UMKM dari persaingan tidak sehat.