Dedi Mulyadi: Wacana Barak Militer untuk Siswa Bermasalah Serius dan Didukung MoU dengan TNI-Polri

AKURAT.CO Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, memastikan bahwa wacana pengiriman pelajar bermasalah ke barak militer bukan sekadar retorika, melainkan langkah konkret yang telah dilandasi kerja sama resmi.

Pemprov Jabar, menurutnya, telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Mabes TNI Angkatan Darat dan Polri sebagai pijakan hukum pelaksanaan program tersebut.

“Kita sudah teken MoU dengan Mabes TNI AD. Visi dan misinya sejalan dengan Kodam. Bupati, wali kota, Kapolres, dan Dandim di daerah juga bersinergi. Bahkan batalion di setiap wilayah pun siap,” kata Dedi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/4/2025).

Program ini ditujukan untuk pelajar yang kerap terlibat dalam perilaku menyimpang—mulai dari tawuran, mabuk-mabukan, kecanduan game, hingga bolos sekolah.

Mereka akan dibina dalam lingkungan terstruktur yang menerapkan disiplin militer, namun tetap melibatkan kegiatan belajar-mengajar.

Baca Juga: Dedi Mulyadi Sindir Pengkritik Wacana Barak Militer: Hanya Pandai Berkomentar, Tak Peduli Anak Tawuran dan Jalanan

“Mereka tetap sekolah seperti biasa. Hanya saja lokasi belajarnya dipindah ke dalam kompleks militer atau Polri. Ruang kelas akan disiapkan, dan guru dari sekolah asal tetap mengajar,” jelas Dedi.

Dalam skema tersebut, siswa akan menjalani masa pembinaan selama enam bulan hingga satu tahun, tergantung tingkat kebutuhan karakter yang harus dibentuk.

“Durasinya fleksibel, bisa enam bulan, bisa juga sampai satu tahun,” tutupnya.

Program ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Jabar untuk menekan angka kenakalan remaja, sekaligus menanamkan nilai kedisiplinan dan tanggung jawab sejak dini.