Dedi Mulyadi: Bangun Jawa Barat Harus Berangkat dari Jati Diri dan Budaya

AKURAT.CO Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, bersilaturahmi sekaligus berbuka puasa bersama Ketua Komisi II DPR RI, mitra kerja Komisi II DPR RI, serta keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) se-Jawa Barat di Gedung Pakuan, Bandung, Jumat (6/3/2026).

Dalam sambutannya, Dedi yang akrab disapa KDM menegaskan pentingnya memperkuat jati diri dan identitas bangsa, termasuk identitas masyarakat Sunda di Jawa Barat.

“Berbicara Indonesia harus bicara identitas. Kita tidak bisa membicarakan Indonesia tanpa identitas. Sudah lama Indonesia kehilangan identitasnya,” ujar Dedi.

Ia mengatakan upaya menguatkan identitas tersebut dapat dimulai dari daerah, salah satunya melalui penguatan nilai-nilai kesundaan di Jawa Barat.

Menurutnya, organisasi seperti HMI dan KAHMI memahami pentingnya identitas bangsa dalam menjalankan perannya di masyarakat.

Namun, Dedi mengakui masih ada sebagian masyarakat yang memandang penguatan budaya lokal, termasuk kesundaan, sebagai sesuatu yang dekat dengan praktik kemusyrikan.

“Paradigma seperti itu berlangsung lama hingga perlahan menghilangkan identitas kita. Padahal ketika kita masuk dalam wilayah kebudayaan kesundaan, di situlah juga kita masuk dalam universalitas nilai-nilai Islam,” katanya.

Menurut Dedi, identitas juga dapat tercermin dalam kebijakan pembangunan yang memperhatikan karakter daerah serta kondisi lingkungan.

Ia menilai pembangunan di setiap wilayah seharusnya disesuaikan dengan kondisi geografis, budaya, dan iklim setempat.

Sebagai contoh, ia menyoroti desain pembangunan gedung pemerintahan yang sering dibuat seragam tanpa mempertimbangkan karakter daerah.

“Semua gedung kantor pemerintahan dibuat sama bentuknya. Padahal kultur setiap daerah berbeda. Desain bangunan di Bandung yang beriklim lebih sejuk tentu berbeda dengan di Cirebon, begitu juga dengan Bogor,” jelasnya.

Dedi juga menegaskan bahwa pemerintahan yang bernafaskan nilai-nilai Islam harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pejabat.

Ia mencontohkan sejumlah program yang dijalankan pemerintahannya di Jawa Barat, meskipun dengan keterbatasan anggaran daerah.

“Saya memimpin Jawa Barat dengan kondisi keuangan sekitar Rp26 triliun. Tapi kami bisa membebaskan biaya pendidikan SMA, membangun jalan hingga ke pelosok, membantu rumah bagi masyarakat miskin, serta menyiapkan generasi muda untuk kuliah di bidang teknologi agar lahir lebih banyak engineer,” ujarnya.

Menurutnya, kunci utama dari berbagai program tersebut adalah pengelolaan pemerintahan yang efisien serta fokus pada kebutuhan masyarakat.

Melalui pertemuan tersebut, Dedi berharap sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, serta organisasi kemasyarakatan seperti HMI dan KAHMI dapat terus diperkuat dalam membangun Jawa Barat yang berakar pada budaya, nilai keislaman, serta kepentingan rakyat.