Krisis Baru di Sektor Pariwisata Sri Lanka: Protes Sopir Taksi Pariwisata soal SIM untuk Turis

AKURAT.CO Dalam beberapa minggu terakhir, Sri Lanka diguncang oleh gelombang protes dari berbagai sektor ekonomi. Salah satunya datang dari para pengemudi yang menamakan diri mereka petugas layanan taksi pariwisata. Mayoritas dari mereka adalah pekerja wiraswasta yang menggantungkan hidup pada sektor pariwisata.

Penyebab utama kemarahan mereka adalah kebijakan baru pemerintah yang memungkinkan wisatawan asing memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM) sementara langsung di Bandara Internasional Bandaranaike (BIA), Katunayake. Sebelumnya, wisatawan harus datang ke kantor Departemen Lalu Lintas Kendaraan Bermotor di Werahera, Kolombo, untuk mengurus izin tersebut.

Langkah pemerintah ini dimaksudkan untuk menyederhanakan proses dan memangkas biaya transportasi yang kerap dikeluhkan wisatawan. Banyak turis merasa harus membayar terlalu mahal, terutama saat menggunakan tuk-tuk. Dengan aturan baru, pengunjung cukup menunjukkan SIM dari negara asal yang masih berlaku minimal satu tahun, lalu mereka bisa mendapatkan SIM sementara setibanya di Sri Lanka.

Namun, kebijakan ini justru menimbulkan ketakutan di kalangan pengemudi lokal. Mereka menilai bahwa bukan hanya soal kenyamanan turis, tetapi lebih pada dampak ekonomi bagi masyarakat setempat. Beberapa sopir yang diwawancarai mengaku khawatir kehilangan pekerjaan karena turis bisa lebih memilih menyewa kendaraan dan mengemudi sendiri, alih-alih menggunakan jasa mereka.

Menurut Sujith Almeida (52), Anura Ratnayaka (45), dan Nishantha Alwis (42), kebijakan ini menambah beban setelah mereka bertahun-tahun menghadapi kesulitan ekonomi. Sejak serangan bom Paskah 2019 yang melumpuhkan pariwisata, disusul pandemi COVID-19 dan krisis bahan bakar, para pengemudi tur harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Banyak di antara mereka yang menyewa kendaraan untuk bekerja, tetapi akhirnya kehilangan mobil karena tak sanggup membayar cicilan penuh.

Kini, saat sektor pariwisata mulai bangkit perlahan sejak tahun lalu, aturan baru tentang SIM sementara justru dianggap sebagai ancaman. Para pengemudi memperingatkan bahwa jika kebijakan ini terus dijalankan, mereka akan melancarkan aksi protes lebih besar hingga bisa melumpuhkan bandara dan sektor pariwisata.

Data dari Departemen Kendaraan Bermotor mencatat bahwa hanya dalam empat hari pertama (3–7 Agustus), sebanyak 1.338 SIM sementara sudah diterbitkan bagi turis asing. Angka ini menunjukkan antusiasme wisatawan, sekaligus memperkuat kekhawatiran para pengemudi lokal.

Ekonom Navin Semasinghe dan Sujani Kahawita menilai pemerintah memang tidak bisa tunduk begitu saja pada tekanan kelompok sopir, tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap dampak sosial dan ekonomi yang muncul. Menurut mereka, keresahan ini sudah terasa di banyak kota pesisir selatan dan timur Sri Lanka, tempat pariwisata menjadi sumber penghidupan utama masyarakat.

Dengan nilai industri pariwisata yang mencapai jutaan dolar, para pakar memperingatkan pemerintah untuk segera mencari jalan tengah. Jika tidak, kebijakan yang semula dimaksudkan untuk mempermudah wisatawan justru bisa menjadi bumerang, memperburuk ketidakstabilan sosial dan mengancam salah satu sektor vital perekonomian Sri Lanka.