India Blokir Telegram, Skandal Kebocoran Soal Ujian Masuk Kedokteran Picu Kemarahan Publik

AKURAT.CO Pemerintah India mengambil langkah drastis dengan memblokir akses aplikasi perpesanan Telegram di seluruh wilayah negara itu hingga 22 Juni. Kebijakan tersebut diambil setelah platform tersebut diduga digunakan oleh jaringan kecurangan terorganisasi yang terkait dengan kebocoran soal ujian masuk fakultas kedokteran.

Keputusan ini memicu perdebatan luas karena menjadi kali pertama pemerintah India memblokir seluruh layanan aplikasi pesan instan dengan alasan keamanan dan integritas sistem pendidikan nasional.

Telegram Diduga Dipakai Jual Bocoran Soal Ujian Kedokteran

Badan Pengujian Nasional India (National Testing Agency/NTA) yang berada di bawah Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa pemblokiran dilakukan menjelang pelaksanaan ulang ujian National Eligibility cum Entrance Test (NEET) 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni.

Menurut NTA, sejumlah kelompok kecurangan memanfaatkan kanal Telegram untuk menyebarkan dan menawarkan penjualan soal ujian kepada para peserta.

"Penyalahgunaan Telegram secara sistematis oleh jaringan kecurangan yang menargetkan peserta ujian NEET menjadi alasan utama tindakan ini," demikian keterangan lembaga tersebut.

Pemerintah menegaskan bahwa akses ke Telegram akan tetap diblokir hingga sehari setelah ujian ulang selesai dilaksanakan.

Skandal Besar, Nilai 2,3 Juta Peserta Dibatalkan

Kontroversi bermula setelah pemerintah India membatalkan hasil ujian masuk fakultas kedokteran yang sebelumnya telah diikuti sekitar 2,3 juta peserta.

Keputusan itu diambil setelah penyelidikan menemukan dugaan kebocoran soal secara masif sebelum ujian berlangsung. Beberapa kanal Telegram disebut menawarkan dokumen yang diklaim sebagai soal resmi ujian kepada calon peserta.

Skandal tersebut menjadi salah satu kasus kebocoran ujian terbesar dalam sejarah pendidikan India dan memicu kemarahan jutaan siswa serta orang tua.

Google dan Apple Diminta Hapus Telegram

Pemerintah India mengakui bahwa pemblokiran Telegram merupakan langkah terakhir setelah berbagai upaya sebelumnya untuk menghapus konten terkait kebocoran soal tidak memberikan hasil yang memadai.

Selain memblokir akses platform, pemerintah juga dilaporkan telah memerintahkan Google dan Apple untuk sementara menghapus Telegram dari toko aplikasi mereka.

Kedua perusahaan teknologi tersebut disebut siap mematuhi instruksi pemerintah selama masa pemblokiran berlangsung.

Langkah Belum Pernah Terjadi di India

Dasar hukum kebijakan ini berasal dari Undang-Undang Teknologi Informasi (IT Act) India yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatasi akses terhadap layanan digital demi melindungi "kedaulatan dan integritas India".

Namun, sejumlah pengamat menilai langkah tersebut sangat tidak biasa karena untuk pertama kalinya pemerintah memblokir seluruh layanan aplikasi pesan instan akibat kasus kecurangan ujian.

Keputusan tersebut langsung memicu kritik dari berbagai kalangan, termasuk kelompok hak digital dan kebebasan berekspresi.

Pendiri Telegram Angkat Bicara

Pendiri Telegram, Pavel Durov, mengecam kebijakan pemerintah India melalui unggahannya di media sosial X.

Menurut Durov, pemblokiran tersebut justru merugikan jutaan pengguna yang tidak terlibat dalam kasus kebocoran soal.

Ia menyatakan bahwa lebih dari 150 juta pengguna Telegram di India terkena dampak meskipun tidak memiliki kaitan dengan praktik kecurangan tersebut.

Durov juga menilai langkah tersebut tidak efektif karena aktivitas penyebaran materi ilegal dengan cepat berpindah ke platform lain.

Kelompok Sipil Sebut Pemblokiran Berlebihan

Kritik serupa datang dari organisasi hak digital India, Internet Freedom Foundation.

Kelompok tersebut menyebut pemblokiran Telegram hanya menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar masalah kebocoran soal.

Menurut mereka, pemerintah seharusnya fokus memperbaiki sistem pengamanan ujian dan mengusut pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran, bukan menghukum jutaan pengguna biasa.

Gelombang Protes Meluas

Keputusan membatalkan hasil ujian NEET sebelumnya telah memicu demonstrasi di berbagai kota di India.

Sejumlah kelompok mahasiswa dan organisasi pemuda menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas kebocoran soal yang menyebabkan jutaan peserta harus mengikuti ujian ulang.

Tekanan politik juga meningkat dengan munculnya tuntutan agar Menteri Pendidikan India, Dharmendra Pradhan, mengundurkan diri menyusul skandal tersebut.

Sumber: Asiatoday