Skandal Korupsi Kuota Haji, KPK Periksa Kasubdit Akomodasi Kemenag dan Dirut PT Alwan Zahira

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan penyidikan tindak pidana korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024.

Pada Kamis (25/6/2026), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Mereka adalah Ali Machzumi selaku Kasubdit Akomodasi Kementerian Agama periode 2023-2024 dan Yusuf Dedi Fachroni selaku Direktur Utama PT Alwan Zahira.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut.

"Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama," kata Budi.

Baca Juga: Lengkapi Berkas Tersangka, KPK Periksa Eks Dirjen PHU Hilman Latief dalam Korupsi Kuota Haji

Pemeriksaan terhadap Ali Machzumi diduga untuk mendalami aspek teknis penyelenggaraan haji, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan distribusi kuota haji tambahan pada periode 2023-2024.

Sementara, keterangan Yusuf Dedi Fachroni dibutuhkan untuk menelusuri keterlibatan pihak penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dalam proses pengisian kuota haji khusus tambahan.

KPK saat ini tengah melengkapi berkas penyidikan terhadap empat tersangka dalam perkara tersebut.

Mereka adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan Staf Khusus Menteri Agama Ishfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Ismail Adham, serta Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus mantan Ketua Umum Asosiasi Kesthuri Asrul Azis Taba.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, para tersangka diduga terlibat dalam pengaturan kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan.

Baca Juga: KPK Periksa Karyawan Maktour dalam Kasus Korupsi Kuota Haji

Penyidik juga menduga terdapat pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama sebagai imbalan untuk memperoleh kuota haji khusus tambahan dan skema percepatan keberangkatan.

KPK menyebut perkara ini bermula dari pembagian 20.000 kuota haji tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia pada 2023 dan 2024.

Akibat dugaan penyimpangan tersebut, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp622 miliar.

Saat ini seluruh tersangka telah ditahan, meski penahanan Yaqut Cholil Qoumas tengah dibantarkan karena menjalani perawatan medis di RS Polri, Kramat Jati.