Kolaborasi BP BUMN dan Kementerian PKP, Percepat Program 3 Juta Rumah di Perkotaan

AKURAT.CO Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus mempercepat pelaksanaan program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat.

Program ini menjadi salah satu bentuk nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia.

Tujuan utama program pembangunan dan renovasi 3 juta rumah adalah menyediakan akses hunian yang layak bagi masyarakat miskin ekstrem, masyarakat berpenghasilan rendah, serta kelompok kelas menengah bawah.

Selain itu, program ini juga ditujukan untuk memperkecil kesenjangan hunian antara wilayah perkotaan, pedesaan, dan kawasan pesisir.

Selain berfokus pada pemerataan, program yang masuk dalam Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo ini juga dirancang untuk mengatasi backlog perumahan nasional.

Baca Juga: Program 3 Juta Rumah: Bekasi Siapkan Rusun Subsidi di Lippo Cikarang

Program tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan sekitar 9,9 juta keluarga yang hingga kini belum memiliki rumah, sekaligus merenovasi sekitar 26,9 juta unit rumah yang masih tergolong tidak layak huni.

Dalam pelaksanaannya, strategi yang ditempuh meliputi renovasi 2 juta rumah tidak layak huni di wilayah desa, pembangunan 1 juta rumah baru di kawasan perkotaan melalui kemitraan strategis bersama sektor swasta, serta penataan kawasan pesisir dan pembangunan hunian yang adaptif terhadap risiko bencana.

Kolaborasi Dengan BUMN

Guna merealisasikan pembangunan 1 juta rumah di kawasan perkotaan, Kemeterian PKP mulai berkolaborasi dengan berbagi pihak. Mulai dari pihak swasta hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Paling anyar, PKP berkolaborasi dengan KAI dan Angkasa Pura guna membangun rumah bagi masyarakat di kawasan perkotaan, salah satunya di Jakarta.

Bersama Angkasa Pura, Kementerian PKP berencana membangun rumah susun atau rusun di lahan milik Angkasa Pura.

Pembangunan rusun tersebut akan diperuntukkan sebagai lokasi relokasi bagi masyarakat yang saat ini bermukim di bantaran rel kereta api kawasan Pasar Senen.

Baca Juga: BTN dan Misi Besar 3 Juta Rumah: Dari Pembiayaan Rakyat hingga Transformasi Digital Berkelanjutan

Sementara itu, bersama dengan KAI, Kementerian yang dipimpin oleh Maruarar Sirait ini bakal membangun rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT) di lahan milik KAI.

Mulai Tinjau Lahan Milik KAI

Sejalan dengan rencana tersebut, Menteri PKP, Maruarar Sirait mulai melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah lahan milik KAI yang dinilai potensial untuk pembangunan rusun.

Beberapa lokasi yang telah ditinjau berada di kawasan Stasiun Jakarta Kota dan Stasiun Tanah Abang.

Menurut Maruarar, pemerintah saat ini tidak hanya menyiapkan lokasi, tetapi juga tengah merancang regulasi serta skema pembiayaan pembangunan hunian tersebut.

“Nah, kita sedang survei, kita siapkan aturan juga, aturan soal rumah susun subsidi. Dan juga kita menyiapkan bagaimana skema rumah susun yang dibangun dari pembiayaan CSR. Tanahnya tetap milik negara, kemudian yang bangun swasta, kemudian dibalikin kepada negara,” ujar Maruarar.

Skema tersebut diharapkan dapat mempercepat penyediaan hunian layak di kawasan perkotaan dengan tetap menjaga kepemilikan aset negara.