Dorong Inklusi Keuangan, Menko Airlangga Himbau Masyarakat Segera Punya Rekening

AKURAT.CO Pemerintah semakin serius dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengimbau masyarakat untuk memiliki rekening perbankan guna memperluas akses layanan keuangan formal.

Menurut Airlangga, saat ini sekitar 89% masyarakat Indonesia sudah memiliki akses ke layanan perbankan, namun masih ada beberapa daerah yang perlu mendapatkan perhatian lebih, seperti Maluku Utara dan Halmahera.

"Untuk itu, pemerintah berupaya meningkatkan literasi keuangan agar masyarakat lebih memahami manfaat dan risiko dalam menggunakan layanan perbankan," ucapnya di Jakarta, Sabtu (22/3/2025).

Baca Juga: Dipanggil Presiden Prabowo, Menko Airlangga Laporkan Perkembangan Perekonomian Nasional

Sebagai langkah konkret, pemerintah telah membentuk Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang dipimpin langsung oleh Presiden. Selain itu, BUMN juga mendapat mandat untuk meningkatkan literasi keuangan, terutama di daerah yang tingkat inklusinya masih rendah.

"Salah satu strategi yang diterapkan adalah elektronifikasi bantuan sosial dan subsidi pemerintah. Melalui program ini, bantuan disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat, sehingga lebih transparan dan efisien," paparnya.

Lebih lanjut Airlangga menerangkan bahwa program ini juga menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku UMKM, serta kelompok-kelompok rentan seperti pekerja migran, disabilitas, mantan napi, hingga masyarakat di daerah tertinggal (3T).

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan tingkat penggunaan akun perbankan mencapai 91% pada 2025 dan 93% pada 2029. Saat ini, penggunaan akun telah mencapai 88,7 persen, sementara kepemilikan akun berada di angka 76,3%.

Baca Juga: Jaga Daya Beli, Menko Airlangga Imbau Pengusaha Bayar THR Lebih Cepat dari H-7

Meski pertumbuhan inklusi keuangan menunjukkan tren positif, tantangan masih ada. Salah satunya adalah kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Inklusi keuangan di perkotaan telah mencapai 91,5%, sementara di pedesaan masih di angka 84,8%.

Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah mengintegrasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang menggabungkan berbagai basis data seperti DTKS, Regsosek, dan P3KE. Data ini digunakan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran dan memudahkan monitoring keuangan secara nasional.

Melalui sinergi seluruh pemangku kepentingan, pemerintah optimistis inklusi keuangan bisa terus meningkat dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia.