Menko Airlangga: Indonesia Kini Surplus Solar 4,84 Juta KL

AKURAT.CO Pemerintah menyatakan Indonesia kini telah mencapai swasembada bahan bakar minyak (BBM) jenis solar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, neraca nasional solar saat ini mencatat surplus 4,84 juta kilo liter (KL).

“Dari segi bahan bakar, swasembada solar,” kata Airlangga dalam acara media gathering di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Menurutnya, capaian tersebut dihitung dari perbandingan antara produksi dan konsumsi nasional. Pemerintah mencatat produksi solar nasional mencapai 43,94 juta KL, sementara konsumsi dalam negeri berada di kisaran 39,1 juta KL.

Dengan demikian, neraca energi nasional menunjukkan kelebihan pasokan atau surplus sebesar 4,84 juta KL.

“Jadi untuk solar kita sudah swasembada, sudah surplus,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan salah satu faktor utama yang mendorong surplus solar adalah implementasi program biodiesel B40, yaitu campuran 40% biodiesel berbasis minyak kelapa sawit dengan 60% solar fosil.

Program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor BBM sekaligus meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan domestik.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya mencatat program biodiesel Indonesia terus meningkat sejak implementasi B20 pada 2019, kemudian B30 pada 2020, hingga meningkat menjadi B40 pada 2025.

Data Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi biodiesel nasional mencapai lebih dari 13 juta KL pada 2025, menjadikan Indonesia sebagai salah satu pengguna biodiesel terbesar di dunia.

Peningkatan campuran biodiesel ini berdampak langsung terhadap penurunan kebutuhan impor solar berbasis minyak mentah.

Surplus solar Indonesia terjadi di tengah lonjakan harga minyak mentah global yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Gangguan distribusi minyak mentah melalui Selat Hormuz jalur vital perdagangan energi dunia menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga minyak internasional.

Berdasarkan data U.S. Energy Information Administration (EIA), sekitar 20% perdagangan minyak global melewati Selat Hormuz setiap harinya. Ketegangan di kawasan tersebut dapat memicu gangguan pasokan energi dunia.

Lonjakan harga minyak global juga tercermin dalam kenaikan Indonesian Crude Price (ICP), yang menjadi acuan harga minyak mentah Indonesia.

Kementerian ESDM mencatat rata-rata ICP pada awal 2026 mengalami tren kenaikan seiring meningkatnya ketidakpastian geopolitik global.

Menanggapi situasi tersebut, Airlangga mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada kementerian terkait untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan energi.

Salah satu langkah yang diminta pemerintah adalah mempercepat ketersediaan BBM domestik serta meningkatkan efisiensi konsumsi energi.

“Kemarin juga ada arahan Bapak Presiden terkait dengan dampak perang Iran, AS dan Israel. Ini untuk mempercepat ketersediaan BBM serta mengambil langkah untuk penghematan konsumsi BBM,” ujar Airlangga.

Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko terhadap potensi gangguan rantai pasok energi global.

Selama bertahun-tahun Indonesia masih bergantung pada impor BBM untuk memenuhi kebutuhan energi domestik.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan impor minyak dan BBM Indonesia mencapai sekitar USD36,2 miliar pada 2024, menjadikannya salah satu komponen utama dalam neraca perdagangan energi.

Ketergantungan ini sebagian besar disebabkan keterbatasan kapasitas kilang domestik dan meningkatnya konsumsi energi nasional.

Konsumsi BBM Indonesia sendiri mencapai lebih dari 1,6 juta barel per hari, menurut data Kementerian ESDM.

Karena itu, peningkatan produksi biodiesel dan program substitusi energi menjadi strategi utama pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor.

Surplus solar berpotensi memperkuat ketahanan energi nasional, terutama di tengah volatilitas pasar energi global.

Dengan ketersediaan pasokan yang lebih stabil, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menjaga distribusi BBM domestik serta mengendalikan tekanan terhadap anggaran subsidi energi.