Indonesia Tak Sedang Krisis Ekonomi, Malah dalam Fase Ekspansif

AKURAT.CO Indonesia tak sedang berada dalam fase krisis ekonomi. Berbagai data terbaru menunjukkan sebaliknya, justru perekonomian Indonesia sedang berada pada jalur ekspansif.

Sebelumnya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, melontarkan pandangan bahwa perekonomian Indonesia saat ini sedang krisis atau kontraksi dan ada ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Kepala Ekonom PermataBank, Josua Pardede, melihat kesimpulan dan penilaian keras JK terhadap kondisi perekonomian Tanah Air tersebut belum tepat.

Baca Juga: Pemerintah Klaim Ekonomi RI Resilien, Target 2026 Tumbuh 5,4%

Mengacu data resmi, semua indikator menunjukkan perekonomian Indonesia belum mengarah ke arah krisis. BPS masih mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,39 persen pada kuartal IV-2025 dan 5,11 persen sepanjang 2025.

Pada awal 2026, keyakinan konsumen tetap optimistis di level 125,2, kegiatan manufaktur masih ekspansif dengan angka 53,8 yang menjadi yang tertinggi dalam hampir dua tahun, dan neraca perdagangan Januari 2026 masih surplus USD0,95 miliar, bahkan menjadi surplus selama 69 bulan berturut-turut.

"Itu lebih menunjukkan ekonomi yang masih tumbuh, bukan ekonomi yang sudah masuk kontraksi," tutur Josua kepada Akurat.co, Sabtu (28/3/2026).

Dari sisi sistem keuangan, tanda gejala krisis yang luas belum terlihat 'hilalnya'. Kredit perbankan Januari 2026 masih tumbuh 9,96 persen, dana pihak ketiga tumbuh 13,48 persen, rasio kredit bermasalah tetap rendah di 2,14 persen, permodalan bank kuat di 25,87% persen, dan likuiditas perbankan masih sangat memadai.

Inflasi Februari 2026 memang terlihat tinggi secara tahunan di 4,76%, tetapi lonjakan itu banyak dipengaruhi dasar pembanding yang rendah (low base effect) karena pada Januari sampai Februari 2025 ada diskon tarif listrik 50%.

"Jadi ini bukan bukti bahwa ekonomi sedang jatuh ke krisis, melainkan lebih banyak cerminan efek pembanding ditambah tekanan musiman Ramadan," tekan Josua.

Meski demikian, Josua sepakat bahwa peringatan JK tak boleh diabaikan. Dalam arti, lebih akurat untuk mengatakan bahwa Indonesia belum berada dalam fase krisis tetapi sedang masuk fase rawan yang menuntut kewaspadaan lebih tinggi.

Moody’s dan Fitch sama-sama menurunkan outlook rating Indonesia menjadi negatif karena ketidakpastian kebijakan, risiko fiskal, dan potensi pelemahan kepercayaan investor.

Namun, keduanya tetap mempertahankan peringkat Indonesia, dan bahkan masih melihat daya tahan ekonomi Indonesia serta pertumbuhan sekitar 5% sebagai dasar utamanya.

"Artinya, masalah kita hari ini lebih dekat pada melemahnya bantalan kepercayaan dan meningkatnya risiko ke depan, bukan bukti bahwa mesin ekonomi sudah masuk wilayah kontraktif," pesan Josua.

Cukup Jauh Menuju Krisis

Jadi, masih cukup jauh dari menyebut Indonesia sudah berada pada kurva pertumbuhan negatif atau krisis.

Diagnosis yang lebih pas adalah pertumbuhan masih berjalan, tetapi kualitas dan proyeksi ke depannya sedang diuji oleh gejolak global, tekanan fiskal, dan ketidakpastian kebijakan.

Karena itu, tantangannya sekarang bukan sekadar membantah istilah krisis, melainkan memastikan perlambatan tidak dibiarkan berlarut sampai benar-benar berubah menjadi krisis.

Bank Indonesia sendiri masih menempatkan ekonomi 2026 pada kisaran pertumbuhan 4,9-5,7 persen, yang berarti ekonomi masih tumbuh, meski belum cukup kuat dan masih di bawah kapasitas optimalnya.

Ekonomi RI dalam Mode Ekspansif

Berbagai data terbaru juga menunjukan perekonomian RI tengah ekspansi atau melaju. Misalnya terkait ekspansi Manufaktur. Indeks PMI Manufaktur Indonesia kembali ke fase ekspansif (di atas 50) pada Agustus 2025 (tercatat 51,5) setelah sempat melambat, didorong oleh kenaikan volume pesanan baru dan produksi.

Tren positif ini berlanjut ke 2026 dengan optimisme peningkatan utilitas mesin produksi. PMI manufaktur Indonesia pada Februari 2026 melonjak ke level 53,8, meningkat dari 52,6 pada Januari, menandai ekspansi tercepat dalam hampir dua tahun terakhir

Kemudian, IMF turut memproyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 5,1 persen pada 2026. Pemerintah bahkan menargetkan akselerasi pertumbuhan mencapai 6 persen melalui perbaikan iklim usaha. Menkeu Purbaya bahkan meyakini ekonomi Indonesia bisa melaju 5,5-6 persen di kuartal I-2026 didorong belanja pemerintah, guyuran likuiditas dan daya beli masyarakat yang terjaga.

Tantangan dan Peluang Geopolitik

Menurut Kepala Ekonom Bank Mandiri, Andry Asmoro, tren decoupling atau pemisahan ketergantungan akibat tekanan geopolitik di berbagai hal (segmen, sektor, wilayah) bisa dimaksimalkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Salah satu contoh adalah decoupling dari sisi kelompok middle upper dan middle lower. Perbankan tetap punya potensi menyalurkan kredit ke pelaku usaha atau kelompok middle upper dengan karakter spesifiknya seperti keleluasaan anggaran dan masih kuat melakukan spending ke secondary dan tertiary.

"Sport dan entertaintment. Kredit perbankan bisa digenjot, yang pasti kan ada potensi bisnis di situ," ujar Andry.

Kemudian dari sisi sektoral, masih ada beberapa sektor yang lagging dan bisa didorong untuk tumbuh lebih tinggi seperti manufaktur, pertanian dan perkebunan. Potensinya besar sekali, misalnya di perkebunan kan komoditas kita seperti kopi, cokelat, kelapa, cengkeh dan pala.

"Jadi, kalau sektor yang lagging ini kemudian dikembangkan, bisa menjawab tiga tantangan ekonomi nasional sekaligus: mendorong pertumbuhan ekonomi karena kontribusinya besar, penyerapan tenaga kerja yang mayoritas masih informal, mendorong suplai valas," papar Andry.

Terakhir, dari sisi wilayah, datanya tak kalah menarik. Selama 40 tahun belakangan (1984-2024), PDRB Sumatera dan Kalimantan terus turun sementara Jawa terus naik.

"Artinya perlu lebih diseriusi lagi, pemerintah perlu mendorong pembangunan dan kue ekonomi di sana agar lebih merata lagi," tutur Andry.