Ujian Kepercayaan Global terhadap APBN Era Prabowo

AKURAT.CO Pertemuan Musim Semi Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia pada April 2026 yang berlangsung di Washington D.C, Amerika Serikat menjadi salah satu panggung penting bagi Indonesia untuk menguji sekaligus mempertahankan kredibilitas fiskalnya di mata global.

Di forum tersebut, delegasi Indonesia yang terdiri dari kementerian teknis terkait dan Komisi XI DPR RI, hadir tidak hanya sebagai peserta semata, akan tetapi membawa misi strategis: meyakinkan dunia bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di jalur disiplin di tengah tekanan global yang kian kompleks.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa pesan utama yang dibawa Indonesia adalah keberlanjutan kebijakan fiskal.

Di hadapan IMF, Bank Dunia, serta lembaga pemeringkat internasional, Indonesia menekankan komitmen menjaga defisit anggaran di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan rasio utang di bawah 60% PDB, hal tersebut menjadi dua indikator yang selama ini menjadi acuan utama stabilitas fiskal.

Baca Juga: HSBC Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa di Bawah 5 Persen Imbas Krisis Energi Global

“Indonesia tetap menjaga disiplin fiskal sebagai komitmen terhadap dunia internasional,” ujar Misbakhun dalam program Power Lunch dalam kanal Youtube CNBC Indonesia, Senin (27/4/2026).

Tentunya pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, dinamika global mengalami tekanan berat akibat konflik geopolitik, volatilitas harga energi, serta ketidakpastian suku bunga global.

Oleh sebab itu, kredibilitas fiskal menjadi aset utama yang menentukan persepsi investor dan lembaga keuangan internasional terhadap suatu negara.

Menjaga Daya Beli di Tengah Risiko Energi

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, meskipun asumsi harga minyak dunia berada di kisaran 100 dolar AS per barel.

Kebijakan ini dipandang sebagai langkah strategis untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Pemerintah menilai bahwa stabilitas harga energi akan membantu menahan laju inflasi, yang pada gilirannya menopang konsumsi rumah tangga, komponen terbesar dalam struktur PDB Indonesia.

Mengutip hasil data milik Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari 50% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dengan demikian, menjaga inflasi tetap terkendali menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan tetap berada di kisaran target 5%.

Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi Malaysia Melambat, Risiko Global Mulai Terasa

Meskipun demikian, di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan konsekuensi fiskal. Subsidi energi berpotensi membengkak melampaui pagu awal APBN 2026 jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP) bertahan di atas asumsi awal.

Oleh karena itu, pemerintah menerapkan pendekatan diferensiasi, di mana BBM non-subsidi diserahkan kepada mekanisme pasar, terutama untuk kelompok masyarakat mampu.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi keseimbangan antara perlindungan sosial dan keberlanjutan fiskal.