Revisi UU Kementerian Negara: DPR Tambahkan Pasal Fleksibilitas untuk Pemerintah

AKURAT.CO Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengungkapkan adanya penambahan pasal terkait fleksibilitas dalam Revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.
Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek), menjelaskan, fleksibilitas ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan perubahan, seperti menambah atau memecah kementerian sesuai kebutuhan.
“Fleksibilitas ini penting jika nanti ada rencana penambahan kementerian atau pemecahan lembaga di dalam kementerian. Contohnya, jika dibentuk Badan Penerimaan, yang saat ini ada di bawah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai di Kementerian Keuangan, maka dengan adanya pasal ini sudah ada dasar hukum untuk itu,” kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Baca Juga: Bawaslu Ingatkan Jajaran Disiplin Terkait Data Pengawas Ad Hoc
Awiek menambahkan, penambahan pasal fleksibilitas tersebut masih dirumuskan oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) DPR RI, tetapi telah diterima oleh Panitia Kerja (Panja) untuk dimasukkan dalam revisi UU.
“Usulan fleksibilitas ini ada di Pasal 6 dan Pasal 10A, dan akan difinalisasi oleh Timus dan Timsin terkait penempatannya,” jelasnya.
Dengan adanya pasal ini, UU Kementerian Negara tidak perlu diubah lagi jika Presiden Prabowo atau presiden-presiden berikutnya ingin menambah atau menggabungkan kementerian.
“UU ini akan memberi keleluasaan kepada presiden-presiden berikutnya selama UU ini tidak diubah lagi. Kami ingin UU ini berlaku untuk jangka panjang, sehingga tidak perlu diubah setiap kali pemerintahan berganti,” tambahnya.
Baca Juga: Pramono Anung dan Rano Karno Usung Jargon 'Jakarta Menyala' di Pilkada 2024
Saat ini, Revisi UU Kementerian Negara masih dibahas dalam rapat Panja yang digelar Baleg DPR RI.
DPR menargetkan revisi UU ini bisa disahkan pada Sidang Paripurna pekan depan atau paling lambat sebelum 30 September 2024.
“Bisa disahkan pada Paripurna mendatang jika waktunya cukup, maksimal pada 30 September,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 7BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal








