Revisi UU Kementerian Negara: DPR Tambahkan Pasal Fleksibilitas untuk Pemerintah

Atikah Umiyani | 9 September 2024, 18:54 WIB

AKURAT.CO Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengungkapkan adanya penambahan pasal terkait fleksibilitas dalam Revisi Undang-Undang (UU) Kementerian Negara.

Wakil Ketua Baleg DPR RI, Achmad Baidowi (Awiek), menjelaskan, fleksibilitas ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan perubahan, seperti menambah atau memecah kementerian sesuai kebutuhan.

“Fleksibilitas ini penting jika nanti ada rencana penambahan kementerian atau pemecahan lembaga di dalam kementerian. Contohnya, jika dibentuk Badan Penerimaan, yang saat ini ada di bawah Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai di Kementerian Keuangan, maka dengan adanya pasal ini sudah ada dasar hukum untuk itu,” kata Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Awiek menambahkan, penambahan pasal fleksibilitas tersebut masih dirumuskan oleh Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) DPR RI, tetapi telah diterima oleh Panitia Kerja (Panja) untuk dimasukkan dalam revisi UU.

“Usulan fleksibilitas ini ada di Pasal 6 dan Pasal 10A, dan akan difinalisasi oleh Timus dan Timsin terkait penempatannya,” jelasnya.

Dengan adanya pasal ini, UU Kementerian Negara tidak perlu diubah lagi jika Presiden Prabowo atau presiden-presiden berikutnya ingin menambah atau menggabungkan kementerian.

“UU ini akan memberi keleluasaan kepada presiden-presiden berikutnya selama UU ini tidak diubah lagi. Kami ingin UU ini berlaku untuk jangka panjang, sehingga tidak perlu diubah setiap kali pemerintahan berganti,” tambahnya.

Saat ini, Revisi UU Kementerian Negara masih dibahas dalam rapat Panja yang digelar Baleg DPR RI.

DPR menargetkan revisi UU ini bisa disahkan pada Sidang Paripurna pekan depan atau paling lambat sebelum 30 September 2024.

“Bisa disahkan pada Paripurna mendatang jika waktunya cukup, maksimal pada 30 September,” pungkasnya.

#dpr #penambahan pasal #RUU Kementerian Negara