Jelang Muktamar ke-35 NU, Kepemimpinan Said Aqil

AKURAT.CO Menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), wacana pembaruan kepemimpinan kembali mengemuka. Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021–2026, KH Asyhari Abdulah Tamrin, menilai NU berada pada titik krusial yang membutuhkan koreksi dan penataan ulang arah kepemimpinan organisasi.

Menurut Asyhari, dinamika internal PBNU dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan persoalan serius yang tidak bisa diabaikan. Ketegangan struktural, melemahnya konsolidasi, hingga polemik yang berdampak pada persepsi publik menuntut hadirnya solusi kepemimpinan yang bersifat menyeluruh dan berjangka panjang.

“Dinamika internal PBNU dalam beberapa waktu terakhir, mulai dari ketegangan struktural, melemahnya konsolidasi, hingga polemik yang berdampak pada persepsi publik, menuntut solusi kepemimpinan yang bersifat menyeluruh, meneduhkan, dan berjangka panjang,” kata Asyhari, Selasa (3/2/2026).

Asyhari menilai, kondisi tersebut menjadi sinyal kuat bahwa NU membutuhkan figur pemimpin yang mampu melakukan rekonsiliasi internal sekaligus penataan organisasi secara mendasar. Dalam konteks itu, diskursus mengenai pasangan kepemimpinan baru di PBNU dinilai wajar dan perlu disikapi secara dewasa.

Ia menyebut nama KH Said Aqil Siroj sebagai kandidat Rais Aam PBNU dan KH Abdussalam Shohib, Pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, sebagai calon Ketua Umum PBNU. Menurutnya, kedua figur tersebut memiliki kapasitas keilmuan, pengalaman, serta akar kultural yang kuat di kalangan warga nahdliyyin.

Namun demikian, Asyhari menegaskan bahwa diskursus tersebut tidak dimaksudkan sebagai kampanye personal atau upaya mendahului mekanisme muktamar. Ia menekankan bahwa pembicaraan mengenai figur kepemimpinan justru merupakan bagian dari ikhtiar intelektual dan kultural untuk menyelamatkan marwah organisasi.

“Diskursus ini tidak dimaksudkan sebagai kampanye personal, melainkan sebagai ikhtiar intelektual-kultural untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu menyelesaikan persoalan mendasar Nahdlatul Ulama,” ujarnya.

Secara tidak langsung, Asyhari juga mengisyaratkan bahwa konflik internal yang terus berlarut berpotensi menggerus energi organisasi dan menjauhkan NU dari peran strategisnya sebagai penyangga moral umat dan bangsa. Karena itu, kepemimpinan ke depan dituntut tidak hanya kuat secara simbolik, tetapi juga efektif dalam membangun konsolidasi dan disiplin organisasi.

Menurut Asyhari, kepemimpinan ideal PBNU harus mampu menutup ruang polarisasi, mengakhiri konflik internal, serta mengembalikan fungsi PBNU sebagai pelayan jam’iyyah dan jama’ah. Selain itu, pemulihan nama baik NU di ruang publik juga menjadi agenda penting yang harus dijawab oleh kepemimpinan hasil Muktamar ke-35.

Wacana ini menunjukkan bahwa Muktamar ke-35 NU tidak sekadar menjadi agenda rutin pergantian kepemimpinan, melainkan momentum reflektif untuk menata ulang arah organisasi di tengah tantangan internal dan dinamika kebangsaan yang semakin kompleks.