Pengawasan WFH ASN Diperketat, Kinerja Jadi Tolok Ukur Utama

AKURAT.CO Pemerintah memastikan penerapan skema kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan optimal dengan pengawasan ketat berbasis kinerja.

Melalui Surat Edaran Menteri PAN RB Nomor 3 Tahun 2026 yang mulai berlaku 1 April 2026, pola kerja ASN diubah menjadi kombinasi empat hari bekerja dari kantor (WFO) dan satu hari WFH setiap Jumat.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi manajemen ASN yang lebih menitikberatkan pada capaian kinerja dibandingkan kehadiran fisik.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Rini Widyantini, menyebut fleksibilitas kerja tidak mengurangi tuntutan disiplin pegawai.

"Setiap ASN terikat pada Sasaran Kinerja Pegawai yang terukur. Pengawasan dilakukan melalui sistem elektronik, bukan sekadar absensi fisik. ASN tetap bekerja lima hari penuh dengan target kinerja yang sama,” ujar Rini di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

Baca Juga: Kemenag Terapkan WFH Setiap Jumat, Dorong Transformasi Budaya Kerja Lebih Adaptif

Rini menjelaskan, sistem pengawasan kini beralih ke pemantauan berbasis digital yang mencatat seluruh aktivitas kerja secara transparan dan terdokumentasi. Dengan demikian, kinerja ASN dapat diukur secara objektif tanpa bergantung pada kehadiran fisik di kantor.

Dalam implementasinya, pimpinan instansi memiliki tanggung jawab langsung untuk memastikan produktivitas pegawai tetap terjaga, termasuk saat menjalankan WFH. Pemantauan dilakukan melalui sistem pelaporan kinerja yang wajib berjalan efektif di setiap instansi.

Selain itu, evaluasi pelaksanaan kebijakan ini harus dilaporkan secara berkala kepada Kementerian PAN RB paling lambat tanggal 4 setiap bulan berikutnya. ASN yang tidak memenuhi target kinerja akan dikenai sanksi sesuai ketentuan disiplin yang berlaku.

Pemerintah juga menegaskan bahwa skema kerja fleksibel ini tidak akan mengganggu pelayanan publik. Pengaturan jumlah pegawai yang bekerja dari kantor maupun rumah disesuaikan dengan kebutuhan layanan di masing-masing instansi.

Layanan penting seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, administrasi kependudukan, hingga layanan darurat tetap dipastikan berjalan normal, termasuk bagi kelompok masyarakat rentan.

Baca Juga: WFH Hari Jumat Tidak Wajib untuk Perusahaan Swasta

Rini menambahkan, kebijakan ini didukung oleh kerangka regulasi yang telah disiapkan sebelumnya, termasuk aturan terkait hari dan jam kerja ASN serta penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Penerapan fleksibilitas kerja dilakukan secara efektif sesuai kriteria, pengawasan, serta dukungan sistem informasi dan pemanfaatan teknologi digital yang memadai," tuturnya.