Tahapan Sudah Dekat, Golkar Dorong Pembahasan RUU Pemilu Segera Dimulai

AKURAT.CO Fraksi Partai Golkar DPR RI mendorong agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) segera dimulai jika memang akan dilakukan perubahan.

Percepatan pembahasan RUU Pemilu dinilai penting, mengingat tahapan pemilu dijadwalkan mulai berjalan akhir tahun ini, khususnya untuk proses rekrutmen penyelenggara.

"Ya kalau dari sisi kami, kalau memang mau ada perubahan ya sebaiknya memang segera dimulai pembahasannya," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPR, Muhammad Sarmuji, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Menurutnya, tanpa adanya kepastian regulasi, tahapan awal pemilu akan sulit dijalankan.

"Karena tahapan pemilu itu seharusnya sudah dimulai pada akhir tahun ini, yaitu tahapan untuk merekrut penyelenggara pemilu. Ya, kan tidak mungkin dilakukan rekrutmen penyelenggara pemilu tanpa undang-undangnya selesai," ujar Sarmuji.

Baca Juga: Pemilu 1955: Pemilihan Umum Paling Jujur dalam Sejarah Indonesia? Ini Faktanya

Fraksi Golkar pada prinsipnya terbuka terhadap opsi perubahan maupun tidak pada RUU Pemilu. Namun, diharapkan tetap ada penyempurnaan dalam regulasi tersebut.

"Bagi Golkar kita siap saja, tidak diubah juga tidak apa-apa, diubah juga bagus. Tapi tentu saja kita berharap ada penyempurnaan-penyempurnaan untuk Undang-Undang Pemilu ini," tuturnya.

Meski demikian, Sarmuji menilai idealnya pengesahan dilakukan tahun ini agar tidak mengganggu tahapan pemilu.

"Sebaiknya kalau memang mau dilakukan perubahan. Karena tadi tahapannya kan harus segera berjalan ya," ucapnya.

Apabila pembahasan RUU Pemilu tidak rampung tahun ini, maka kemungkinan akan terjadi penyesuaian jadwal tahapan pemilu.

Baca Juga: Komisi II DPR Kebut Pembahasan RUU Pemilu, Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini

"Tapi andai pun tidak tahun ini, berarti akan ada pemampatan, akan ada jadwal yang mungkin diubah dalam proses tahapan pemilu. Mungkin saja akan ada yang dipersingkat, disesuaikan dengan Undang-Undang Pemilu yang nanti akan dibahas ya," jelas Sarmuji.

Terkait belum dimulainya pembahasan RUU Pemilu, Sarmuji menyebut ada sejumlah pertimbangan strategis yang tengah dihadapi pemerintah dan DPR.

"Tentu banyak pertimbangan ya, pertimbangan kebangsaan juga pasti menjadi salah satu faktor. Kita sekarang lagi menghadapi masalah yang tidak mudah, ada ketahanan energi yang harus diamankan sehingga harus fokus ke sana," ujarnya.

Meski begitu, Sarmuji memastikan bahwa urgensi pembahasan RUU Pemilu tetap perlu dikaji secara serius.

"Dari Fraksi Partai Golkar, memang kalau mau diubah sebaiknya segera dilakukan pembahasan (RUU Pemilu)," pungkasnya.

Baca Juga: Puan: Pembahasan RUU Pemilu Harus Libatkan Pemerintah dan Dengarkan Masukan Publik