Dinsos Harus Punya Psikolog Bersertifikat untuk Penanganan Kasus Kekerasan Lebih Optimal

AKURAT.CO Pemerintah daerah (pemda) diminta untuk memperkuat peran Dinas Sosial (dinsos), dengan menghadirkan tenaga psikolog bersertifikat guna menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi.
Penguatan sumber daya manusia menjadi kunci dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban. Sehingga dinsos harus diisi dengan orang-orang yang memiliki latar belakang psikolog dan tersertifikasi.
"Komisi VIII mendorong agar pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota melengkapi kantor-kantor dinas sosial dengan aparatur sipil negara yang berlatar belakang psikolog dan memiliki sertifikasi, sehingga ketika terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penanganannya berada pada tempat yang tepat," kata Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti, dikutip Kamis (23/4/2026).
Baca Juga: UU PPRT Diharapkan Akhiri Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Pekerja Rumah Tangga
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menekankan pentingnya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, melalui pendampingan yang lebih terstruktur.
"Kami meminta Pemprov Jawa Timur memberikan penekanan khusus terhadap meningkatnya kekerasan pada perempuan dan anak, dengan menghadirkan psikolog bersertifikat di balai-balai yang telah ditentukan, agar dapat memberikan advokasi dan pendampingan secara optimal," jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Baca Juga: Komisi X DPR Undang Empat Rektor Universitas Ternama Bahas Kekerasan di Kampus
Dia berharap dengan adanya penguatan tersebut, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditekan secara signifikan.
Dia menekankan penanganan kekerasan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, hingga masyarakat.
'Penanganannya harus melibatkan semua pihak, termasuk kepolisian dan organisasi terkait, serta perlu dilakukan edukasi dan publikasi kepada masyarakat agar pencegahan bisa berjalan efektif,diikuti dengan pendampingan bagi kelompok rentan," tegasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Kenapa Ikan Sapu-sapu Dimusnahkan? Ini Bahaya dan Dampaknya bagi Lingkungan
- 2Iran Keluarkan Pernyataan Resmi Menolak Perundingan Baru dengan Amerika Serikat
- 3Setelah Kyiv Memperbaiki Pipa Minyak dari Rusia, Hungaria Akan Cabut Larangan atas Pinjaman Uni Eropa untuk Ukraina
- 4Pembukaan Sebagian Wilayah Udara Dimulai, AS Minta Warganya Segera Tinggalkan Iran
- 5Warga Amerika: Demensia Trump Makin Parah, Pernyataan-pernyataannya Makin Aneh!
- 6Alhamdulillah, Iran Siap Akhiri Perang dengan Syarat Ini
- 7Terungkap! 4 Alasan Rakyat Amerika Tidak Suka Perang dengan Iran
- 8Presiden Prabowo Kembali Perkuat Alutsista dari Prancis, Salah Satunya Jet Tempur Rafale
- 9Golkar Dukung Arahan Presiden Prabowo, Prioritaskan MBG untuk Anak Kurang Gizi
- 10KPK: Banyak PIHK Kembalikan Uang Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji








