Komisi V DPR Minta Kemenhub Prioritaskan Program Keselamaran Transportasi di RKA 2027

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027.

Dia meminta seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Perhubungan mengarahkan program dan anggarannya pada penguatan aspek keselamatan, pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Pagu indikatif Kementerian Perhubungan pada Tahun Anggaran 2027 telah ditetapkan sebesar Rp28,35 triliun. Alokasi anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dengan mengakomodasi berbagai masukan Komisi V DPR RI, agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan sektor transportasi nasional.

Baca Juga: Kulineran dan Berburu Sunset di PIK2 Kini Makin Mudah Naik Transportasi Umum

Salah satu perhatian utama Komisi V DPR RI adalah peningkatan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi yang dilakukan Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Upaya tersebut, harus didukung pengawasan yang lebih efektif oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergi pengawasan berbasis sasaran strategis.

"Komisi V DPR RI mendesak Sekretariat Jenderal untuk meningkatkan pelayanan pemeriksaan keselamatan transportasi. Diimbangi dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat Jenderal melalui sinergitas pengawasan berbasis sasaran strategis," kata Ridwan, dikutip Jumat (3/7/2026).

Selain itu, Komisi V DPR RI juga mendorong Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan untuk meningkatkan kompetensi aparatur secara berkelanjutan, guna mendukung penyelenggaraan transportasi yang semakin profesional.

Baca Juga: Tak Lagi Dipicu Pangan, Inflasi Juni 2026 Didorong Biaya Transportasi

Sementara itu, Badan Kebijakan Transportasi (BKT) diminta memperkuat rekomendasi kebijakan keselamatan yang berbasis pada pengembangan kawasan.

Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda didorong meningkatkan perencanaan layanan antarmoda, guna memperkuat konektivitas antarmoda serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi kepada masyarakat.

Kementerian Perhubungan mencatatkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp 28,34 triliun. Angka tersebut dialokasikan ke beberapa jenis belanja, antara lain belanja barang non-operasional sebesar 73,65 persen atau Rp 20,88 triliun, belanja pegawai 17,75 persen atau Rp 5,03 triliun, dan belanja barang operasional 8,6 persen atau Rp 12,43 triliun.