Budiman: Pilpres Satu Putaran Jadi Keharusan di Tengah Ketidakpastian Geopolitik Dunia
Atikah Umiyani | 4 Januari 2024, 21:46 WIB

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, menyebut pilpres satu putaran menjadi suatu keharusan di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik global di tahun 2024.
Budiman mengatakan, saat ini beberapa negara besar juga menyelenggarakan pemilu. Sehingga diprediksi akan berpotensi memengaruhi geopolitik dunia.
Dengan pengalaman yang dimiliki Prabowo Subianto, Budiman meyakini bahwa Prabowo akan lebih memberi kepastian terhadap stabilitas Indonesia di masa depan. Ia menjamin sosok Prabowo dapat mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan.
Hal itu disampaikan Budiman dalam acara Ngobrol Bareng Biru Ceria-02 'Spirit Perjuangan Pilpres Sekali Putaran’, di Rumah Besar Relawan Prabowo-Gibran, Jakarta, Kamis (4/1/2024).
"Kita juga harus tahu di dunia ada puluhan negara yang mau pemilu, ada Pemilu Taiwan, Pemilu Rusia, Pemilu Amerika, Inggris, dan India. Karena itu, kita tidak boleh meraba-raba dengan ketidakpastian. Maka, Pak Prabowo punya pengalaman itu," kata Budiman.
Di forum yang sama, Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari mengatakan, pilpres satu putaran bisa menghemat anggaran negara mencapai Rp 27 triliun. Dengan satu putaran, anggaran yang sangat banyak itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
"Data yang saya dapatkan, anggaran yang bisa dihemat sebanyak Rp27 triliun. Itu bisa untuk subsidi pendidikan, subsidi pupuk dan lainnya," kata Qodari.
Karena itu, Qodari menilai pilpres satu putaran akan berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Terlebih, berbagai hasil survei menunjukkan elektabilitas Prabowo-Gibran unggul jauh dari dua pasangan capres lainnya.
"Untuk menuju sekali putaran tinggal geser 5 persen. Menggesernya ketahuan, temen-temen sesama pendukung Pak Jokowi. Kedua, kita waspada kalau ada provokasi jangan dilayani," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









