Upaya Mengabaikan Putusan MK Dinilai Merusak Tatanan Hukum dan Konstitusi

AKURAT.CO Pengacara senior dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Ari Yusuf Amir, menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap dinamika politik yang sedang berlangsung di Indonesia.

Ia menilai, upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui beberapa fraksi, kecuali PDIP, untuk mengabaikan dua putusan Mahkamah Konstitusi (MK) adalah tindakan yang berpotensi merusak tatanan hukum dan konstitusi di negara ini.

Ari menyoroti dua putusan MK yang sedang diserang oleh beberapa fraksi di DPR. Pertama, Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2004 yang berkaitan dengan penyederhanaan syarat partai politik atau gabungan partai politik dalam mencalonkan pasangan calon (paslon) di Pilkada.

Kedua, Putusan MK No. 70/PUU-XXII/2024 yang menetapkan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus berusia minimal 30 tahun pada saat penetapan calon oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Upaya mengangkangi putusan MK ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia," ujar Ari, Jumat (23/8/2024).

Ia menjelaskan, tindakan DPR ini jelas bertentangan dengan supremasi konstitusi yang dianut oleh sistem ketatanegaraan Indonesia.

MK adalah lembaga tertinggi yang berwenang menafsirkan konstitusi, dan putusannya harus dihormati oleh semua pihak, termasuk DPR.

Lebih lanjut, Ari menuding, ada agenda politik di balik upaya ini. Ia menilai langkah tersebut didesain untuk menjegal Anies Baswedan dan memuluskan jalan bagi Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, di Pilkada 2024.

Ari juga mempertanyakan peran Partai Gerindra dan Prabowo Subianto dalam skenario ini, terutama mengingat track record Prabowo yang tidak pernah terlibat dalam manuver politik seperti ini sebelumnya.

"Manuver ini sulit dipahami dari sudut kepentingan Gerindra. Ini berisiko besar bagi citra partai dan dapat merusak simpati rakyat yang telah dibangun Prabowo selama puluhan tahun," tambahnya.

Ari memperingatkan, upaya mengabaikan putusan MK dapat berdampak serius terhadap legitimasi Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Ia menegaskan, tindakan ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap konstitusi yang harus dijaga oleh semua lembaga negara.

"Jika ini terus berlanjut, kita bisa melihat degradasi serius terhadap sistem hukum dan konstitusi kita, yang pada akhirnya akan meruntuhkan demokrasi di negeri ini," pungkasnya.

Sikap tegas Ari ini menjadi suara penting dalam mengkritik tindakan DPR dan beberapa fraksi yang dinilai mengancam nilai-nilai dasar demokrasi dan konstitusi di Indonesia.