Ketua DPD Beri Jalan Tengah, Pilgub Dipilih DPRD dan Pemilihan Langsung untuk Bupati hingga Wali Kota

AKURAT.CO Mekanisme Pemilihan kepala daerah (pilkada) masih menuai perdebatan dari berbagai kalangan. Di mana banyak pihak yang menyetujui Pilkada dipilih DPRD, namun tak sedikit juga yang minta Pilkada tetap dipilih rakyat. 

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, pun memberikan jalan tengah atas pemikiran pribadi yang pernah dia tuangkan dalam sebuah buku yang pernah ditulisnya.

Dia mengusulkan pemilihan gubernur (Pilgub) ditinjau ulang untuk dilakukan secara perwakilan (lewat DPRD), sementara pemilihan Bupati dan Wali Kota tetap dilakukan secara langsung sebagai jalan tengah. Sebab, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat yang ada di daerah.

Baca Juga: Penentuan Model Pilkada Masih Dinamis, Komisi II DPR Terbuka untuk Semua Masukan

"Dalam memudahkan koordinasi ke depan, ada baiknya pilkada provinsi atau gubernur mungkin tidak perlu dipilih langsung. Tapi atas nama demokrasi, tidak bisa juga tidak dipilih langsung semua. Maka ada pilkada bupati dan wali kota," kata Sultan, Rabu (14/1/2026). 

Dia menjelaskan, usulan pilkada oleh DPRD lahir karena tingginya biaya politik di Indonesia. Bahkan dia menyebut sistem demokrasi langsung yang berjalan saat ini, mulai dari tingkat kabupaten hingga pemilihan presiden, merupakan salah satu yang termahal di dunia.

"Pengalaman politik saya pribadi, memang biaya politik di Indonesia itu mahal sekali. Kita very high cost economy, mulai dari DPRD, Pilkada, hingga Pilpres. Mungkin termahal di dunia," ujarnya. 

Dia pun mengajak masyarakat untuk berfikir secara filsafat dasar negara, yakni pancasila yaitu sila ke empat. Menurutnya, demokrasi perwakilan adalah identitas asli Indonesia yang digagas oleh para pendiri bangsa.

Baca Juga: Komisi II DPR: Revisi UU Pilkada Tak Masuk Prolegnas 2026

"Kalau mau fair dan asli, demokrasi kita itu memang demokrasi perwakilan dan permusyawaratan. Bung Karno pun saat memperkenalkan Pancasila di PBB menyebut Sila Keempat itu sebagai demokrasi. Jadi jangan keluar dari situ kalau mau melaksanakan demokrasi yang sebenar-benarnya," tambahnya.

Dia menegaskan, bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan kajian mendalam terkait sistem pemilu. maka, DPD RI berkomitmen untuk mendengar suara masyarakat daerah sebelum mengeluarkan keputusan resmi.

"Kami tidak bisa serta-merta memutuskan. Kami akan mendengar suara masyarakat daerah mana yang terbaik agar demokrasi kita tidak kehilangan makna, tetap berkualitas, tapi juga efektif secara biaya," tegasnya.