Marak OTT Kepala Daerah, Mendagri Dorong Evaluasi Sistem Pilkada Langsung

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyoroti maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat kepala daerah, terutama terkait kasus pemerasan.

Dia bahkan menyinggung perlunya evaluasi terhadap mekanisme rekrutmen politik melalui pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

"Ya jawaban saya cuma satu aja, yang milih siapa? Udah gitu aja. Yang milih siapa? Rakyat," kata Tito usai rapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Baca Juga: NasDem Soroti Maraknya OTT KPK: Kepala Daerah Harus Tahan Godaan Kekuasaan

Menurutnya, fenomena ini menimbulkan pertanyaan apakah sistem Pilkada langsung benar-benar mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Persoalan integritas dan moral hazard juga menjadi faktor penting di balik kasus-kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.

"Nah kemudian yang kedua ya masalah kesejahteraannya, moral hazard ya, integritas dan lain-lain," ucapnya.

Baca Juga: OTT di Jawa Timur, KPK Masih Dalami Dugaan Bupati Tulungagung Terima Uang

Dia menilai, maraknya OTT dalam waktu singkat menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dan sistematis, bukan sekadar kasus individual. Dia menyebut salah satu kemungkinan penyebabnya adalah mekanisme rekrutmen politik yang selama ini digunakan dalam Pilkada.

Meski demikian, Tito mengakui bahwa sistem pemilihan langsung juga memiliki sisi positif, namun tetap menyimpan sejumlah kelemahan.

"Pemilihan langsung di satu sisi ada yang baik, ya, ada positifnya, tapi ada juga negatifnya. Di antaranya ya biaya politik yang mahal, dan tidak menjamin yang terpilih ternyata orang yang baik," pungkasnya.