Djarot: PDIP di Luar Pemerintahan sebagai Partai Penyeimbang

AKURAT.CO Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan PDIP tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk penghormatan terhadap prinsip demokrasi, sekaligus menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Menurutnya, sikap politik PDIP sejak awal sudah jelas, yakni tidak bergabung dengan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran meskipun partainya menjadi pemenang Pemilu Legislatif 2024.
"Ya, maka sikap PDIP itu jelas. PDI Perjuangan itu berada di luar pemerintahan. Jadi di luar pemerintahan. Sebagai partai penyeimbang, inilah mekanisme checks and balances di situ," kata Djarot, usai menghadiri Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-499 Jakarta di Gedung DPRD Jakarta, Senin (22/6/2026).
Baca Juga: AHY Soal Kritik Posisi PDIP: Mari Letakkan Kepentingan Bersama di Atas Kepentingan Partisan
Dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, tidak dikenal istilah oposisi seperti dalam sistem parlementer. Namun, partai politik yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki peran penting sebagai penyeimbang kekuasaan.
"Kenapa kita di luar pemerintahan? Karena kita menghormati prinsip-prinsip demokrasi," ujarnya.
Meski memenangkan pemilihan legislatif, PDIP tetap menerima hasil Pilpres yang dimenangkan Prabowo Subianto. Atas dasar itu, PDIP memberikan ruang kepada Prabowo untuk menyusun kabinet dan menjalankan pemerintahan.
"Untuk menghormati, maka kita persilakan Pak Prabowo untuk bisa menyusun kabinetnya dan menjalankan pemerintahannya," ucapnya.
Baca Juga: PDIP ke Partai Koalisi Pemerintah: Jangan Cari Kambing Hitam, Fokus Kerja atau Keluar Saja!
Dia menegaskan, berada di luar pemerintahan bukan berarti seluruh kebijakan pemerintah akan ditolak. PDIP siap mendukung program-program yang dinilai bermanfaat bagi masyarakat.
"PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintahan Pak Prabowo. Di dalam mengkritisi itu bisa jadi juga PDI Perjuangan mendukung program-program yang bagus," katanya.
Kendati demikian, Djarot memastikan partainya akan memberikan kritik disertai solusi terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. "Kita akan memberikan kritik dan solusi atas kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Sikapnya jelas seperti itu," tandasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








