AKURAT.CO Ketertelusuran atau traceability memiliki peran penting bagi industri kelapa sawit guna mempertahankan akses ke pasar global sekaligus memperkuat legitimasi tata kelola yang berkelanjutan.
Strategic Advisor CECT Sustainability Universitas Trisakti, Windrawan Inantha, mengatakan bahwa Uni Eropa melalui Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) menuntut kelapa sawit dapat dibuktikan bebas deforestasi.
Dengan kata lain, produk kelapa sawit Indonesia harus bisa dilacak perjalanan produk mulai dari produk akhir di supermarket hingga kembali ke lokasi kebun asal.
Baca Juga: IPB: Penerapan Ekonomi Sirkuler di Industri Sawit Berdampak Positif ke Lingkungan
Windrawan Inantha menjelaskan, dalam ranah perdagangan sawit global Uni Eropa telah beralih dari pasar atau pembeli produk menjadi penentu arah industri.
Tekanan Uni Eropa ini menjadi tantangan besar bagi industri sawit nasional karena selama ini pasar domestik hampir tidak pernah meminta informasi kebun asal CPO dalam botol minyak goreng atau produk turunan.
"Traceability sawit hari ini lebih banyak lahir dari tekanan akses pasar dan tata kelola global daripada dari dorongan konsumen domestik," katanya di Jakarta, Senin (20/4/2026).
Ia menjelaskan, tantangan utama penerapan traceability di industri sawit nasional adalah 42% areal sawit Indonesia dikelola oleh petani kecil. Dalam konteks traceability, ia menegaskan bahwa para petani kecil menjadi titik paling rapuh dalam rantai pasok.
Setidaknya terdapat lima tantangan dalam penerapan traceability di tingkat petani kecil yakni legalitas lahan, kapasitas teknis, insentif ekonomi yang lemah, biaya sertifikasi dan pengorganisasian petani, hingga keterbatasan SDM pendamping.
"Sistem yang menuntut geolokasi presisi, dokumen legal, pencatatan administrasi, dan koneksi digital akan selalu lebih mudah dijalankan oleh perusahaan besar daripada oleh petani swadaya," tegasnya.
Windrawan mengharapkan, Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP bisa tampil sebagai katalis transformasi di sektor perkebunan sekaligus menjawab tantangan traceability di industri kelapa sawit nasional.
Ia mendorong BPDP menjadikan kesiapan traceability sebagai syarat prioritas penerima manfaat program.
Program peremajaan, sarana prasarana, pelatihan, dan dukungan kelembagaan oleh BPDP perlu memberi bobot lebih kepada kelompok tani yang sudah memiliki E-STDB, peta kebun, atau proses legalisasi yang berjalan. "Insentif kebijakan harus terasa nyata di tingkat petani," tegasnya.
Ia mengharapkan BPDP mendanai infrastruktur data di level petani kecil. BPDP perlu mendukung pemetaan kebun rakyat, pelatihan penggunaan perangkat geolokasi, digitalisasi arsip kelompok tani, dan skema pendampingan lapangan yang berkelanjutan.
Kemudian BPDP perlu menyambungkan agenda traceability dengan penyelesaian legalitas lahan. BPDP perlu bekerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, pemerintah daerah, dan kelembagaan petani agar isu legalitas tidak dibiarkan menjadi bottleneck permanen.
"Selama status lahan belum jelas, data traceability tidak akan kokoh," ujarnya.
Peraih gelar doktor di bidang Sustainable Development Management ini mengharapkan, BPDP dapat memfasilitasi pilot insentif harga, kontrak pembelian, atau skema dukungan lain yang membuat petani melihat manfaat ekonomi langsung dari keterlacakan.
"Selama buah dari kebun yang tertelusuri dihargai sama dengan yang tidak tertelusuri maka perubahan akan berjalan lambat," sebutnya.
Terakhir, BPDP perlu terus mendorong pengembangan metode penelusuran hasil panen sawit yang terkait sertifikasi ketertelusuran sepanjang rantai pasok sebagai topik prioritas dengan cara menggunakan fungsi riset dan pengembangan secara lebih tajam.
Ia memuji BPDP yang sudah mengumumkan persiapan pengembangan sistem informasi ISPO berbasis WebGIS dan aplikasi seluler.
"Ini sinyal yang benar. Tantangannya sekarang adalah memastikan riset, sistem digital, dan pembiayaan lapangan bergerak dalam satu arsitektur, bukan berjalan sendiri-sendiri," tuturnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 7Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal










