JP Morgan Tempatkan Indonesia di Peringkat Dua Ketahanan Energi, Ini Kata Bahlil

AKURAT.CO Lembaga Keuangan JP Morgan menempatkan Indonesia di posisi kedua dari 52 negara sebagai negara dengan ketahanan energi terbaik di dunia di tengah gejolak geopolitik.

Meski begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui, kondisi energi nasional saat ini jauh dari ideal.

Indonesia yang dulu pernah menjadi eksportir minyak dan anggota The Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) kini berbalik menjadi importir.

Produksi minyak dalam negeri hanya mencapai 605 ribu barel per hari, sementara konsumsi nasional sudah menyentuh 1,6 juta barel per hari.

Baca Juga: JP Morgan: RI Negara Terkuat Kedua di Dunia Terhadap Guncangan Energi Global

"Dalam kondisi ini kita harus putar otak bagaimana caranya harus mencapai kemandirian energi," kata Bahlil dalam acara Sinergi Alumni IPB Untuk Bangsa dikutip, Minggu (3/5/2026).

Untuk terus menggenjot produksi migas, Pemerintah tengah mendorong Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk menggunakan teknologi baru agar sumur-sumur itu bisa kembali berproduksi dengan kompensasi berupa insentif dari negara serta melibatkan masyarakat setempat untuk turut mengelola sumur minyak secara legal.

Lebih jauh lagi, ada ratusan wilayah eksplorasi yang sudah ditemukan potensinya, sudah ada rencana pengembangannya di atas kertas, namun bertahun-tahun tidak dieksekusi. Untuk yang satu ini, pemerintah memilih pendekatan lebih tegas.

Blok Abadi Masela, misalnya, yang mangkrak hampir tiga dekade, akhirnya bergerak setelah pemerintah memberi tenggat tegas kepada operator pengelola.

"Kalau you (INPEX) gak jalanin 6 bulan, saya cabut. Dan Alhamdulillah sekarang sudah tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC)nya," jelas Bahlil.

Baca Juga: JP Morgan Sekuritas Indonesia Pindah Kantor ke Sequis Tower

Hasilnya, proyek senilai USD21 miliar di Maluku kini telah memasuki tahap lelang konstruksi. Sementara itu, di Kalimantan Timur, temuan baru di Blok Ganal diproyeksikan mulai berproduksi secara signifikan pada 2029.

Di sektor BBM, capaian yang paling dirasakan masyarakat adalah penghentian impor solar pada 2026, yang menjadi tonggak baru karena untuk pertama kalinya hal ini tercapai dalam sejarah.

Keberhasilan ini ditopang oleh kebijakan mandatori biodiesel yang diterapkan secara bertahap selama hampir satu dekade, dengan pencampuran solar dan minyak sawit yang kini mencapai 40% dan direncanakan meningkat menjadi 50% pada Juli mendatang.

Dengan skema ini, sebagian kebutuhan solar yang sebelumnya dipenuhi dari impor kini dapat digantikan oleh produk berbasis sawit yang diproduksi di dalam negeri.

Terinspirasi dari keberhasilan tersebut, pemerintah kini menyiapkan langkah serupa untuk bensin. Bahlil bahkan melakukan kunjungan ke Brasil, negara yang telah lebih dulu menerapkan mandatori pencampuran etanol.

Bahlil menilai bahwa bahan bakunya, seperti singkong, jagung, dan tebu, tersedia melimpah di Indonesia. Pemerintah pun menargetkan kebijakan pencampuran etanol sebesar 20% pada bensin dapat mulai diterapkan pada 2028.

"Kalau kita mandatori 20%, berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter," tegasnya.

Untuk gas rumah tangga, tantangannya berbeda. Indonesia mengimpor 7,47 metrik ton (MT) Liquefied Petroleum Gas (LPG) per tahun karena produksi dalam negeri, sekitar 1,94 MT, hanya mampu memenuhi seperlima dari kebutuhan nasional. Ditambah lagi subsidi LPG menelan hampir Rp80-87 triliun per tahun dari kas negara.

Sebagai jalan keluar, pemerintah mengembangkan Compressed Natural Gas atau CNG. Di tengah upaya tersebut, pemerintah tengah melakukan penyesuaian terhadap sumber pasokan minyak mentah.

Sebelumnya Indonesia banyak bergantung pada pasokan dari kawasan Timur Tengah yang melewati Selat Hormuz. Kini sumber impor disebar dari Afrika, Amerika, hingga Rusia.

"Kalau bapak presiden berangkat untuk cari minyak, itu bukan jalan-jalan. Kita jalan kerja memikirkan 280 juta nyawa yang ada di bangsa ini," ungkap Bahlil.

Pemerintah juga memberikan jaminan yang langsung menyentuh kepentingan sehari-hari masyarakat.

“Sampai 31 Desember, sekalipun harga ICP 100 dolar AS, insyaallah harga BBM dan LPG subsidi tidak akan naik," tambahnya.