SDGs Baru Tercapai 62 Persen, Bappenas Mulai Susun Strategi Pasca-2030

AKURAT.CO Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai agenda pembangunan setelah 2030 menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan, pembahasan Agenda Beyond 2030 tidak lagi sekadar menjadi diskursus global, melainkan telah menjadi kebutuhan nasional yang harus dipersiapkan sejak sekarang.

"Beyond 2030 bukan hanya agenda dunia, tetapi betul-betul agenda untuk kita. Agenda ini bukan sekadar agenda global, melainkan agenda strategis bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan masa depan, mulai dari krisis iklim, stagnasi ekonomi global, konflik geopolitik hingga disrupsi teknologi," kata Rachmat dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (31/5/2026).

Baca Juga: Bappenas: Keberlanjutan Kini Jadi Kunci Daya Saing Ekspor Indonesia

Langkah Bappenas tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai menggeser fokus dari sekadar mengejar target SDGs 2030 menuju penyusunan kerangka pembangunan jangka panjang berikutnya. Isu ini dinilai penting karena berbagai target pembangunan global masih menghadapi tantangan besar, baik di tingkat internasional maupun nasional.

Berdasarkan laporan SDGs Indonesia yang disampaikan Bappenas, capaian implementasi SDGs nasional saat ini telah mencapai sekitar 62%. Angka tersebut menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan meski masih menyisakan pekerjaan rumah dalam sejumlah indikator, termasuk pengentasan kemiskinan, kualitas pendidikan, ketimpangan sosial, hingga isu lingkungan hidup.

Rachmat menegaskan Indonesia memiliki modal pengalaman yang cukup kuat untuk menghadapi agenda pembangunan berikutnya.

Menurutnya, Indonesia sebelumnya berhasil mencatat kemajuan dalam pelaksanaan Millennium Development Goals (MDGs), terutama dalam menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, memperluas akses pendidikan dasar, meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta memperkuat pengelolaan lingkungan hidup.

"Indonesia adalah salah satu negara yang mampu mencapai tujuan-tujuan MDGs dengan cukup baik. Karena itu, ketika capaian SDGs Indonesia mencapai sekitar 62 persen, kita tidak perlu heran, justru harus yakin bahwa Indonesia memang memiliki kapasitas untuk mencapainya," ujarnya.

Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2024 berada di level 8,57% atau setara 24,06 juta penduduk. Sementara itu, angka kemiskinan ekstrem terus menurun dan ditargetkan mendekati nol persen dalam beberapa tahun ke depan.

Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari sembilan tahun, sedangkan angka harapan hidup nasional telah meningkat menjadi di atas 74 tahun. Indikator-indikator tersebut menjadi bagian dari capaian pembangunan yang turut menopang progres SDGs nasional.

Dalam penyusunan agenda pembangunan pasca-2030, Bappenas menempatkan tiga fondasi utama sebagai prioritas yang tidak dapat ditawar. Ketiga fondasi tersebut meliputi kecukupan pangan, pendidikan yang memadai, dan jaminan kesehatan.

Menurut Rachmat, ketiga aspek tersebut akan menjadi basis utama dalam menentukan arah pembangunan Indonesia di masa depan. Ketahanan pangan dinilai semakin krusial di tengah ancaman perubahan iklim dan gangguan rantai pasok global.

Sementara itu, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan menjadi syarat penting untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era transformasi digital dan ekonomi berbasis inovasi.

Baca Juga: Bappenas Klaim RKP 2027 Lebih Realistis, Fokus Produktivitas

Pendekatan tersebut juga sejalan dengan target pemerintah dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi dengan pendapatan per kapita mencapai lebih dari USD30.000 pada 2045.

Selain menyiapkan agenda domestik, pemerintah juga ingin memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan pembangunan global. Bappenas menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk memainkan peran sebagai "bridge builder" atau jembatan antara negara maju dan negara berkembang dalam pembahasan agenda pembangunan internasional pasca-2030.

Posisi tersebut dinilai strategis mengingat Indonesia merupakan negara berkembang dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara sekaligus anggota G20 yang aktif dalam berbagai forum internasional.

Dengan pengalaman pembangunan yang dimiliki, Indonesia diharapkan mampu mendorong prinsip universalitas, inklusivitas, kemitraan, dan Leave No One Behind (LNOB) dalam penyusunan agenda global berikutnya.

Sebagai informasi, SDGs mulai diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 2015 sebagai kelanjutan dari MDGs yang berakhir pada tahun yang sama. Agenda tersebut mencakup 17 tujuan dan 169 target pembangunan yang harus dicapai seluruh negara anggota hingga 2030.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, berbagai lembaga internasional seperti PBB dan Bank Dunia mengingatkan bahwa pencapaian target SDGs global menghadapi perlambatan akibat pandemi COVID-19, konflik geopolitik, perubahan iklim, dan tekanan ekonomi dunia.

Kondisi tersebut membuat diskusi mengenai Beyond 2030 Agenda semakin intensif dilakukan oleh komunitas internasional. Sejumlah negara mulai menyusun posisi dan strategi masing-masing untuk memastikan agenda pembangunan global berikutnya lebih adaptif terhadap tantangan baru yang muncul.

Bagi Indonesia, penyusunan posisi sejak dini dinilai penting agar kepentingan nasional dapat terakomodasi dalam pembahasan internasional. Selain itu, langkah tersebut juga memungkinkan pemerintah menyiapkan transisi kebijakan yang lebih mulus antara target SDGs 2030 dengan agenda pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

"Diskusi mengenai Agenda Beyond 2030 ke depan perlu terus dipersiapkan secara matang sejak dini. Meskipun tahun 2030 masih beberapa tahun lagi, langkah persiapan yang dilakukan lebih awal akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Kita harus siaga, ibarat sedia payung sebelum hujan agar Indonesia lebih siap menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang," kata Rachmat.

Hasil pembahasan positioning Indonesia terhadap Agenda Beyond 2030 akan menjadi salah satu bahan utama yang dibawa pemerintah dalam berbagai forum internasional, termasuk SDG Summit 2027. Forum tersebut diperkirakan menjadi momentum penting untuk menentukan arah baru pembangunan global setelah berakhirnya SDGs pada 2030.