Harga Telur Anjlok di Bawah HAP, Pemerintah Perkuat Intervensi Pasar

AKURAT.CO Pemerintah mulai mengandalkan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai instrumen penyangga pasar telur ayam ras di tengah tekanan harga yang dialami peternak rakyat akibat kelebihan pasokan nasional.

Langkah tersebut ditempuh setelah harga telur di sejumlah sentra produksi jatuh jauh di bawah biaya produksi dalam beberapa pekan terakhir.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memutuskan sejumlah langkah stabilisasi, mulai dari peningkatan penyerapan telur oleh BGN dari satu kali menjadi tiga kali dalam sepekan, penguatan pengawasan Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram, hingga distribusi surplus telur dari sentra produksi ke daerah defisit pasokan.

Baca Juga: Dudung Bantah Punya Dapur MBG: Saya Hanya Pertemukan Pesantren dengan BGN

"Kami sudah mengambil beberapa kebijakan dan langkah-langkah agar peternak bisa terlindungi, jangan sampai merugi," kata Amran dalam keterangan tertulis di Jakarta, kamis (11/6/2026).

Ketua Pinsar Petelur Nasional, Yudianto Yosgiarso, menyambut positif langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, penguatan pengawasan HAP dan peningkatan serapan telur oleh BGN menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat.

"Kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pertanian. Keputusan yang diambil hari ini sangat membantu untuk kelangsungan hidup peternak," ujar Yudianto.

Yudianto menjelaskan bahwa surat terkait penegakan HAP telah ditembuskan kepada Satgas Pangan sehingga pelaku usaha, pedagang, hingga ritel diharapkan tidak lagi membeli telur di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah.

"Apabila setelah hari ini masih terjadi pembelian telur di bawah Rp26.500 per kilogram, peternak dapat segera melaporkannya kepada Badan Pangan Nasional," katanya.

Selain itu, Yudianto mengungkapkan BGN akan meningkatkan frekuensi pembelian telur dari peternak sebagai bagian dari dukungan terhadap program pangan dan gizi nasional.

"BGN juga akan menyerap telur dari peternak. Dari yang sebelumnya seminggu sekali menjadi tiga kali dalam sepekan. Ini sangat membantu kami," ujarnya.

Kebijakan tersebut muncul setelah harga telur di sejumlah sentra produksi utama mengalami penurunan signifikan akibat melimpahnya pasokan di pasar.

Data yang disampaikan asosiasi peternak menunjukkan harga telur di Jawa Timur sempat turun hingga Rp21.500 per kilogram. Di Jawa Tengah harga berada di kisaran Rp22.500 per kilogram, sedangkan wilayah Jawa Barat dan Jakarta berkisar Rp22.300-Rp22.500 per kilogram.

Angka tersebut berada jauh di bawah HAP pemerintah sebesar Rp26.500 per kilogram. Selisih harga yang cukup lebar membuat margin usaha peternak tergerus, terutama ketika biaya pakan masih menjadi komponen terbesar dalam struktur produksi telur.

Baca Juga: Heboh! Kepala BGN Nanik S. Deyang Ungkap Rencana Setop APBN untuk Program Makan Bergizi Gratis, Kok Bisa?

Kondisi ini terjadi di tengah keberhasilan sektor perunggasan dalam menjaga produksi nasional. Indonesia selama beberapa tahun terakhir mampu mempertahankan status swasembada telur konsumsi, bahkan mencatatkan surplus produksi yang memungkinkan ekspor ke sejumlah negara.

Namun, ketika produksi meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan permintaan domestik, tekanan harga di tingkat peternak menjadi sulit dihindari.

Selain meningkatkan penyerapan, pemerintah juga menyiapkan langkah distribusi untuk mengurangi ketimpangan pasokan antarwilayah.

Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri BKTNT Blitar, Kediri, Tulungagung, Malang, dan Trenggalek, Eti Marlina mengatakan pemerintah akan membantu menyalurkan kelebihan produksi telur dari sentra peternakan besar seperti Blitar ke daerah yang belum menjadi pusat produksi.

"Menteri Pertanian bersama jajaran akan membantu menyalurkan produksi telur yang surplus ke daerah-daerah yang bukan sentra ayam petelur atau yang kami kenal sebagai zona merah," kata Eti.

Menurutnya, langkah tersebut penting karena sebagian besar tekanan harga saat ini berasal dari terkonsentrasinya produksi di sejumlah wilayah tertentu, sementara distribusi ke daerah lain belum optimal.

Eti menilai respons pemerintah kali ini menjadi salah satu yang tercepat dalam menangani persoalan harga telur di tingkat peternak.

"Ini yang keempat kalinya kami mengalami kesulitan dan beliau sangat responsif. Dengan regulasi yang dimiliki pemerintah, kami berharap persoalan ini bisa terselesaikan," ujarnya.