OJK Ubah RBB, Sinyal Baru bagi Ekspansi Kredit Perbankan?

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan revisi Peraturan OJK (POJK) terkait Rencana Bisnis Bank (RBB) untuk mendorong perbankan meningkatkan pembiayaan terhadap program prioritas pemerintah.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan rancangan aturan baru tersebut diarahkan agar bank memiliki ruang yang lebih jelas dalam menyalurkan kredit ke sektor strategis nasional.

“Kita sedang merancang RPOJK untuk penyesuaian ketentuan RBB. Di dalamnya bagaimana kita mendukung bank lebih masuk kepada program-program prioritas pemerintah seperti MBG, 3 Juta Rumah, Kopdes, dan lain-lain,” kata Friderica dalam acara Outlook Indonesia di Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Baca Juga: OJK Siapkan Aturan Tegas Bagi Para Finfluencer, Konten Menyesatkan Terancam Pidana

Diketahui, revisi tersebut merupakan penyesuaian atas POJK Nomor 5 Tahun 2016 tentang RBB. Dalam draf terbaru, OJK menambah rincian rencana penanaman dana bank.

Jika sebelumnya aturan hanya mencakup kredit berdasarkan sektor usaha, wilayah, penggunaan, serta UMKM, kini cakupannya diperluas dengan memasukkan:

• Rencana penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)

• Kredit untuk program pemerintah

• Pembiayaan sektor prioritas nasional

Meskipun begitu, OJK menegaskan pembiayaan tersebut tidak bersifat wajib.

“Tidak wajib, tapi kita dorong untuk itu, kan semuanya harus sesuai dengan manajemen risiko dan risk appetite dari mereka,” ujar Kiki.

Langkah ini penting karena sektor perbankan memegang peran dominan dalam pembiayaan ekonomi nasional.

Berdasarkan data OJK, kredit perbankan nasional menjadi motor utama pembiayaan UMKM, perumahan, dan proyek strategis pemerintah.

Revisi aturan ini menjadi bagian dari penguatan fungsi intermediasi bank pasca-pandemi dan di tengah agenda pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Apakah Perbankan Indonesia Aman dari Konflik Israel–Iran? Ini Penjelasan OJK

Secara historis, regulasi RBB digunakan sebagai instrumen pengawasan agar arah ekspansi kredit bank tetap terukur dan sesuai profil risiko.

Bagi masyarakat, kebijakan ini berpotensi memperluas akses pembiayaan untuk sektor prioritas seperti perumahan rakyat, UMKM, koperasi desa, dan program pembiayaan pemerintah lainnya.

Untuk pasar, arah ini tentu menjadi sinyal bahwa sektor perbankan akan semakin diarahkan mendukung pertumbuhan ekonomi riil, namun tetap menjaga kualitas aset dan rasio kredit bermasalah.