Komisi X DPR: Pembelajaran Jarak Jauh Sebaiknya Diberlakukan Selektif, Bukan Nasional

AKURAT.CO Komisi X DPR mengapresiasi upaya pemerintah dalam melakukan penghematan energi melalui rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau pembelajaran daring bagi anak sekolah. Meski demikian, kualitas pendidikan tidak boleh dikorbankan oleh kebijakan tersebut. 

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyebut pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terkait dampak PJJ, khususnya terhadap capaian belajar siswa, kesenjangan akses pendidikan, serta kondisi psikososial peserta didik.

"Karena itu, penerapan PJJ sebaiknya dilakukan secara selektif, bukan secara nasional, dengan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah," ujar Lalu Hadrian, Rabu (25/3/2026).

Baca Juga: Demi Hemat BBM, Pemerintah Berlakukan WFH Setelah Lebaran untuk ASN dan Swasta

Selain itu, dia juga menyoroti masih adanya ketimpangan infrastruktur digital di berbagai daerah, yang berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan jika kebijakan PJJ diterapkan secara luas.

"Pentingnya dukungan yang memadai dari pemerintah, termasuk penyediaan akses internet, subsidi kuota, perangkat pembelajaran, serta pelatihan bagi para guru agar proses pembelajaran tetap berjalan optimal," ucapnya.

Selain itu, dia mendorong adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan ini. Evaluasi tersebut dinilai penting agar kebijakan PJJ dapat ditinjau ulang atau bahkan dihentikan, apabila terbukti berdampak negatif terhadap mutu pendidikan.

Baca Juga: Tekan BBM, Pemerintah Siapkan Skema WFH 1 Hari Sepekan

"Kami berharap upaya penghematan energi tetap dapat dilakukan tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran di Indonesia," tutur politisi PKB itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Pratikno, mengatakan metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa.