Bukan Kritik, Pernyataan Saiful Mujani Upaya Delegitimasi Pemerintahan yang Sah

AKURAT.CO Pidato konsultan politik Saiful Mujani yang mengajak publik menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinilai tidak lagi sebatas kritik, melainkan mengarah pada upaya delegitimasi terhadap pemerintahan yang sah.
Ketua Umum Pasukan Bawah Tanah Prabowo (Pasbata), David Febrian, menilai pola komunikasi yang dibangun telah melewati batas kewajaran kritik dan cenderung mendorong opini publik untuk meragukan legitimasi negara.
"Kalau kritik itu berbasis data dan solusi, itu sehat. Tapi kalau yang dibangun adalah narasi seolah pemerintah tidak bekerja, seolah rakyat diabaikan, itu bukan lagi kritik. Itu provokasi yang berbahaya," kata David, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga: Fahri Hamzah Kecam Seruan Saiful Mujani Gulingkan Prabowo: Inkonstitusional dan Ancam Demokrasi
Dia bahkan menyebut pendekatan tersebut sebagai cara-cara yang tidak bertanggung jawab, dan berpotensi merusak tatanan demokrasi. "Ini cara pengecut. Ingin menjatuhkan kepercayaan publik tanpa berhadapan secara terbuka melalui mekanisme demokrasi," ujarnya.
Menurutnya, berbagai program prioritas pemerintah, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan penguatan pendidikan melalui sekolah rakyat, merupakan bukti konkret kerja negara yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam narasi publik.
"Program nyata ada, kerja nyata berjalan. Tapi itu sengaja tidak dibahas. Yang diangkat justru narasi negatif. Ini tidak objektif," lanjutnya.
Dia menilai serangan yang terus diarahkan kepada pemerintah, TNI, Polri, hingga Presiden menunjukkan pola yang tidak sporadis. Sehingga, masyarakat tidam boleh lengah untuk membaca situasi ini.
Di tengah meningkatnya tensi global, dia mengingatkan bahwa bangsa Indonesia tidak boleh terpecah oleh narasi yang memperkeruh keadaan. Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap bersatu dan tidak mudah terprovokasi oleh opini yang menyesatkan.
"Kritik itu perlu, tapi harus bertanggung jawab. Jangan adu domba. Rakyat yang paling dirugikan," ujarnya.
Dalam konteks demokrasi, dia menegaskan bahwa ruang kompetisi terbuka dan sah. "Kalau ingin berkuasa, tunggu momentum demokrasi di 2029 nanti. Buktikan kapasitas dan gagasan. Jangan merusak kepercayaan publik dengan cara-cara yang tidak bermartabat,ngebet banget pingin berkuasa," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








