Stok Beras RI Tembus 5 Juta Ton, El Nino Ekstrem Tak Jadi Ancaman

AKURAT.CO Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memastikan ancaman fenomena El Nino ekstrem atau yang disebut “Godzilla El Nino” tidak akan mengganggu ketahanan pangan nasional.

Pemerintah memproyeksikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog mencapai 5 juta ton dalam tiga hari ke depan, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Saat ini, stok CBP tercatat berada di level 4,9 juta ton. Angka tersebut sudah melampaui capaian historis dan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi risiko kekeringan global.

“Kalau dampak ini, ada El Nino Godzilla, itu nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Karena stok (CBP) kita insya Allah tiga hari ke depan 5 juta ton, tertinggi selama Republik ini merdeka,” kata Amran dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (21/4/2026).

Pemerintah mencatat lonjakan signifikan cadangan beras dibandingkan periode sebelumnya. Sebagai perbandingan, stok CBP tertinggi sebelumnya terjadi pada 1984 dengan angka sekitar 2,6 juta ton. Artinya, stok saat ini hampir dua kali lipat dari rekor tersebut.

Selain stok di gudang Bulog, pasokan beras nasional juga diperkuat oleh potensi panen (standing crop) yang diproyeksikan mencapai 11 juta ton. Di sisi lain, sektor Horeka (hotel, restoran, kafe, dan katering) menyimpan sekitar 12,5 juta ton beras.

Dengan demikian, total potensi cadangan beras nasional gabungan dari stok pemerintah, produksi siap panen, dan sektor swasta diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan konsumsi hingga 11 bulan ke depan.

“Estimasi El Nino itu hanya enam bulan. Sedangkan cadangan (beras) kita (diproyeksikan mampu memasok hingga) 11 bulan. Artinya lebih dari cukup,” ujar Amran.

Fenomena El Nino dikenal sebagai anomali iklim yang memicu penurunan curah hujan dan meningkatkan risiko kekeringan di berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara. Dalam beberapa siklus sebelumnya, El Nino berdampak langsung pada produksi pangan, terutama beras.

Pada periode El Nino kuat 2015–2016, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat penurunan produksi di sejumlah daerah sentra pangan. Kondisi serupa juga sempat mendorong kenaikan harga beras akibat gangguan distribusi dan produksi.

Namun, pemerintah kini mengklaim telah mengantisipasi risiko tersebut melalui penguatan stok dan intervensi di sisi produksi.

Untuk menjaga produktivitas di tengah potensi kekeringan, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp5 triliun. Dari jumlah tersebut, lebih dari Rp3 triliun difokuskan pada penguatan infrastruktur irigasi, termasuk program pompanisasi dan optimalisasi sumber air.

Selain itu, pemerintah menyiapkan 80 ribu unit pompa air yang ditargetkan menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah terdampak kekeringan. Di sisi lain, sekitar Rp2 triliun dialokasikan untuk penyediaan benih unggul tahan kekeringan. Program ini bertujuan meningkatkan indeks pertanaman, dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali dalam setahun.

Pemerintah juga menjalankan program cetak sawah baru seluas 30 ribu hektare serta pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare melalui berbagai metode irigasi.

Lonjakan cadangan beras ini berpotensi menahan gejolak harga di pasar domestik, terutama di tengah tekanan global akibat perubahan iklim dan ketidakpastian geopolitik.

Dengan cadangan yang melebihi kebutuhan jangka pendek, pemerintah memiliki ruang intervensi lebih besar untuk menjaga stabilitas harga melalui operasi pasar atau distribusi bantuan pangan.

Selain itu, posisi stok yang kuat juga menjadi sinyal positif bagi pasar, terutama dalam menjaga inflasi pangan yang selama ini menjadi salah satu komponen utama inflasi nasional.

Meski pemerintah optimistis, efektivitas strategi ini tetap bergantung pada realisasi produksi dan distribusi selama periode El Nino berlangsung. Faktor cuaca, kesiapan infrastruktur, serta distribusi logistik menjadi variabel kunci dalam menjaga keseimbangan pasokan.

Dengan proyeksi El Nino berlangsung sekitar enam bulan, pemerintah menempatkan stok beras sebagai buffer utama. Cadangan yang diklaim cukup hingga 11 bulan menjadi fondasi untuk menjaga ketahanan pangan nasional dalam jangka pendek hingga menengah.