Kredit UMKM Masih Seret, BI Ungkap Ada Rp2.490 Triliun Kredit Menganggur

AKURAT.CO Bank Indonesia (BI) menyoroti masih terbatasnya pertumbuhan kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Di tengah perbankan yang memiliki ruang penyaluran kredit, BI mendorong bank untuk lebih aktif membiayai pelaku UMKM agar usaha tersebut dapat berkembang dan naik kelas.

Pjs Gubernur Bank Indonesia, Destry Damayanti menyebut, pertumbuhan kredit UMKM masih menjadi pekerjaan rumah.

Destry bahkan secara langsung meminta perbankan yang hadir tidak hanya membeli produk UMKM, tetapi juga menyalurkan kredit.

Baca Juga: Apa Itu Kartu Kredit Indonesia yang Diluncurkan Bank Indonesia? Ini Fungsi dan Cara Kerjanya

"Saya juga ingin menghimbau, bang-bang ayo dong, nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit," kata Destry dalam sambutannya pada Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2026 di Jakarta, Kamis (20/8/2026).

Destry menyebut pertumbuhan kredit UMKM baru berada di level 1,62%. Angka tersebut dia sebut sebagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan bersama oleh pemerintah, Bank Indonesia, perbankan, dan ekosistem terkait.

"UMKM itu baru tumbuhnya 1,62 persen. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita," ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul ketika BI tengah mendorong pengembangan UMKM melalui KKI 2026. Dengan demikian, persoalan UMKM yang diangkat BI tidak berhenti pada pemasaran produk, tetapi juga menyentuh sisi pembiayaan.

Secara nasional, penyaluran kredit perbankan sebenarnya menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat.

BI mencatat kredit perbankan pada Juni 2026 tumbuh 12,67% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut meningkat dibandingkan Mei 2026 yang berada di level 11,51%. Kredit investasi tumbuh 24,90%, kredit modal kerja 8,94%, dan kredit konsumsi 5,75%.

Namun, pertumbuhan kredit secara keseluruhan belum otomatis berarti akses pembiayaan UMKM telah berjalan optimal.

BI sebelumnya mencatat masih terdapat fasilitas pinjaman yang belum digunakan atau undisbursed loan sebesar Rp2.490 triliun hingga Juni 2026. Nilai tersebut setara 21,52% dari plafon kredit yang tersedia.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan BI terus mendorong perbankan memperkuat intermediasi, terutama kepada sektor produktif.

Dalam keterangan resmi BI pada Juli 2026, lembaga tersebut menyatakan kredit UMKM perlu terus didorong melalui sinergi implementasi kebijakan kredit UMKM, insentif likuiditas BI, serta program prioritas pemerintah yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar.

Dalam konteks KKI 2026, Destry melihat perbankan memiliki peran lebih besar daripada sekadar menjadi konsumen produk UMKM.

Kehadiran perbankan dalam pameran UMKM seharusnya juga membuka peluang terjadinya pembiayaan. Dengan pembiayaan, pelaku usaha memiliki ruang untuk meningkatkan kapasitas produksi, memenuhi permintaan dalam jumlah lebih besar, hingga memperluas pasar.

"Kita juga ingin mendorong mereka untuk memiliki akses pembiayaan yang optimal," kata Destry.

Baca Juga: Soal Fit and Propert Test Gubernur Bank Indonesia, Misbakhun: Minggu Depan Akan Kita Laksanakan

BI menerapkan strategi pengembangan UMKM melalui tiga pendekatan, yakni pertumbuhan ekonomi yang inklusif, terintegrasi dan berdaya saing, pembiayaan inklusif dan keuangan berkelanjutan; serta perluasan literasi dan sinergi ekonomi-keuangan inklusif dan berkelanjutan.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa persoalan UMKM tidak hanya berada pada sisi produksi. Akses pembiayaan dan kemampuan mengelola transaksi juga menjadi bagian dari pengembangan usaha.

Selain kredit, BI juga mendorong digitalisasi transaksi UMKM melalui QRIS.

Dalam KKI 2026, BI kembali menekankan pemanfaatan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital. Kebijakan MDR menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap efisiensi transaksi merchant.

Saat ini, merchant usaha mikro memperoleh tarif MDR 0% untuk transaksi QRIS hingga Rp500.000. Untuk transaksi di atas Rp500.000, MDR yang berlaku bagi usaha mikro adalah 0,3%.

Destry mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi ekosistem sistem pembayaran untuk memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi UMKM.

"Jadi ini adalah sinergi dan kolaborasi dari ekosistem sistem pembayaran untuk masyarakat, untuk negeri," ujarnya.

Menurut dia, efisiensi biaya transaksi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat ekonomi digital sekaligus mendukung aktivitas UMKM.

Selain QRIS, BI juga memperkenalkan pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran atau deferred payment.

Destry mengatakan KKI sebelumnya telah digunakan dalam transaksi pemerintah dan kini mulai diarahkan masuk ke sektor ritel.

"Jadi sebelumnya sudah dimanfaatkan oleh pemerintah dan sekarang kami masuk ke retail," katanya.

Menurut Destry, KKI merupakan produk domestik yang dikembangkan sebagai alternatif instrumen pembayaran. Dalam implementasinya, BI mendorong perbankan untuk memperluas pemanfaatan KKI di masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari pembangunan ekosistem pembayaran domestik yang terintegrasi dengan QRIS.

Dorongan BI kepada perbankan menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan UMKM tidak cukup diselesaikan hanya dengan meningkatkan jumlah kredit.

Bank tetap harus mempertimbangkan kualitas debitur, kelayakan usaha, risiko kredit, dan kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Di sisi lain, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kapasitas pencatatan keuangan dan memenuhi persyaratan perbankan agar lebih bankable.

BI sendiri mencatat kondisi penawaran kredit masih cukup longgar. Hingga awal Juli 2026, insentif likuiditas makroprudensial yang diperoleh bank mencapai Rp431,9 triliun, dengan Rp369 triliun dialokasikan melalui lending channel dan Rp62,9 triliun melalui interest rate channel.

Artinya, tantangan berikutnya adalah memastikan ruang likuiditas dan insentif tersebut benar-benar diterjemahkan menjadi pembiayaan yang produktif.

Bagi UMKM, pembiayaan dapat menentukan kemampuan untuk membeli bahan baku, menambah mesin, meningkatkan kapasitas produksi, merekrut tenaga kerja, hingga memenuhi pesanan dalam skala lebih besar.

Karena itu, pesan Destry kepada perbankan di KKI 2026 memiliki konteks yang lebih luas.

"Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit," kata Destry.

Hal ini menegaskan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup dilakukan dengan mempertemukan produk dan konsumen. Agar usaha dapat naik kelas, akses terhadap modal, pasar, teknologi pembayaran, dan ekosistem keuangan harus berjalan secara bersamaan.