Mentan Amran Undang Publik Cek Data, Stok Beras Tembus 4,9 Juta Ton

AKURAT.CO Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, membuka akses verifikasi publik terhadap data pangan nasional. Langkah ini dilakukan di tengah klaim stok beras nasional mencapai 4,9 juta ton per April 2026.

Dalam kunjungannya ke Gudang Bulog Banjar Kemantren, Sidoarjo, Minggu (19/4/2026), Amran menyatakan masyarakat dapat melakukan pengecekan langsung terhadap data pangan melalui berbagai sumber resmi.

“Silakan masyarakat ikut aktif dalam melakukan pengecekan langsung. Hari ini stok beras nasional di angka 4,9 juta ton,” ujar Amran.

Baca Juga: Kementan Uji Coba B50 untuk Alsintan, Bioreaktor Biodiesel Disiapkan

Dirinya menegaskan, data tersebut dapat diverifikasi melalui lembaga kredibel seperti Badan Pusat Statistik, Perum Bulog, hingga Food and Agriculture Organization.

Menurutnya, stok beras diperkirakan akan meningkat menjadi 5 juta ton dalam waktu dekat. Selain beras, pemerintah juga mencatat ketersediaan pangan dari sektor lain, yakni 12,5 juta ton dari industri makanan dan horeka, serta 11 juta ton dari tanaman yang masih dalam fase produksi (standing crop).

Total ketersediaan pangan nasional saat ini diperkirakan mencapai 28 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga 11 bulan ke depan.

Kebijakan membuka verifikasi publik ini menjadi pendekatan baru dalam tata kelola data pangan nasional. Selama beberapa tahun terakhir, perbedaan data antar lembaga kerap menjadi sorotan, terutama terkait akurasi stok beras antara pemerintah dan lembaga independen.

Secara historis, isu validitas data pangan mencuat sejak periode 2017–2019, ketika terjadi selisih data antara pemerintah dan lembaga internasional terkait impor dan cadangan beras.

Baca Juga: Kementan Kendalikan Bibit DOC, Cegah Oversupply Ayam di Pasar

Langkah pelibatan publik ini juga dilakukan di tengah tekanan risiko iklim seperti fenomena El Nino, yang pada 2023–2024 sempat menekan produksi pangan nasional.

Keterbukaan data pangan berpotensi meningkatkan kepercayaan publik sekaligus menjadi sinyal stabilitas bagi pasar.

Dengan stok beras yang mendekati 5 juta ton, pemerintah memiliki ruang intervensi yang lebih kuat untuk menjaga harga melalui program stabilisasi seperti SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Bagi pelaku pasar, data ini menjadi indikator penting untuk memproyeksikan inflasi pangan, yang selama ini menjadi salah satu komponen utama inflasi nasional.

Sementara bagi masyarakat, akses verifikasi langsung membuka peluang kontrol sosial terhadap klaim pemerintah, terutama terkait ketersediaan bahan pokok.

Pemerintah menegaskan akan terus membuka akses data lintas lembaga dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan pangan.

“Saya bangga dengan adanya elemen masyarakat yang hadir, supaya ada second opinion, serta cross check langsung dari masyarakat terhadap data-data pangan nasional yang tersedia,” kata Amran.